Ditolak, Rizieq ngotot berikan CD ke Majelis Hakim

Mydetikcom - Permintaan dari pemimpin Front Pembela Islam ( FPI )  Rizieq Shihab ditolak oleh Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto didalam sidang kasus dugaan penodaan agama yang digelar di Pengadilan Negeri ( PN ) Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa ( 28/2/17).

Diceritakan Rizieq yang menjadi salah satu ahli agama didalam kasus dugaan penodaan agama tersebut ingin memberikan tulisan dan dua keping CD kepada Majelis Hakim.

"Saya juga ingin menambahkan, ini ada tulisan empat halaman pandangan ( Rizieq ) apa yang belum disampaikan didalam BAP", kata Rizieq kepada Dwiarso.

Selain itu, Rizieq juga ingin menyerahkan penjelasan mengenai ayat ayat yang ada di Al Quran yang melarang umat islam untuk memilih pemimpin non-muslim. Rizieq juga ingin menyerahkan dua keping CD yang berisi rekaman atas dugaan penodaan agama yang telah dilakukan oleh terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau Ahok.

"(CD) yang pertama berisi wawancara terdakwa di Al-Jazeera TV dimana yang bersangkutan menyatakan tidak kapok dan tidak jera untuk menyatakan hal itu lagi, seperti yang terjadi di Kepulauan Seribu. kemudian video surat Al Maidah ayat 51 yang telah dijadikan lelucon didalam rapat Pemprov DKI Jakarta, ini yang ingin disampaikan", ucap Rizieq.

Atas hal itu, Ketua Mejelis Dwiarso mempersilakan Rizieq untuk menyampaikan tulisannya, akan tetapi, majelis hakim menolak permintaan dari Rizieq yang ingin menyerahkan dua keping CD.

"Mengenai dua keping CD itu, saya kira sudah ada di Youtube. saya kira itu sudah bisa dijadikan pengetahuan umum. cuma nantinya apakah akan kami pertimbangkan atau tidak, itu tergantung dari Majelis Hakim", kata Dwiarso.

"Perlu saya serah kan? ", tanya Rizieq yang telihat telah beranjak dari tempat duduknya.

"Tidak perlu", kata Majelis Hakim sambil terlihat mengajukan telapak tangannya.

Hanya saja terklihat Rizieq bersikeras untuk memberikan dua keping CD tersebut ke Majelis Hakim.

"Karena nanti di youtube ( Videonya ) kalau dihapus, sudah tuidak ada,nanti kita kehilangan jejak", ujar Rizieq.

"Kami telah melihat", kata Dwiarso

Setelah itu, suasana di ruang sidang yang sebelumnya hening mendadak menjadi riuh.(Mydetikcom)

Sebut tanah negara dipakai bangun mall, Ahok tantang Anies untuk membuktikan.

Mydetikcom - Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau Ahok enggan berkomentar banyak terkait dengan pernyataan dari Calon Gubernur DKI Jakarta dengan no pemilihan tiga Anies Baswedan yang telah menyebutkan adanya mall yang berdiri diatas tanah negara.

"Ya dibuktiin saja lah", kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin ( 27/2/17).

Sebelumnya Anies Baswedan mengatakan heran karena di dalam program DP Rumah Nol Rupiah yang merupakan salah satu program bersama dengan calon pasangannya Sandiaga Uno banyak di kritik masyarakat. dirinya lantas membandingkan penggunaan lahan di DKI Jakarta yang diperuntukannya dianggap tidak memihak kepada masyarakat kecil akan tetapi tidak menjadi pembicaraan khalayak.

"Tanah pemprov saja dapat dipakai untuk bangun mall, tanah negara dipakai untuk bangun mall, kenapa rakayat kecil yang ingin pakai jadi ribut? kenapa rakyat kecil mau pakai tanah milik negara jadi ramai? mau dipakai buat mall, kita semua diam saja", kata Anies seusai melakukan silaturahmi dengan warga di jalan Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan,Sabtu ( 25/2/17) pagi.

Menurut dirinya, ide program pembangunan rumah DP nol rupiah yang menjadi program kerjanya dimunculkan untuk memberikan rumah milik bagi warga DKI Jakarta. selain dirinya menyebut tanah negara yang dipakai untuk mall, Anies juga mengungkapkan adanya tanah pemprov DKI Jakarta yang telah dipergunakan untuk membangun gedung gedung.

"Tanah negara dipakai untuk bangun gedung gedung besar, itu pun kita diam, kenapa? kita ini sebenarnya berpihak pada siapa sih, pada rakyat kecil atau pada yang besar besar saja? saya tegas, Bang Sandi tegas, kami mau berpihak pada rakyat kecil", kata Anies.

Namun dirinya tidak menjelaskan secara detail dimana saja lahan lahan negara yang mana telah dilakukan pembangunan mall.(Mydetikcom)

Sandiaga bangga dan klaim banyak warga yang ingin ikut program rumah DP 0.

Mydetikcom - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan no pemilihan tiga, Sandiaga Uno mengakui bahwa dirinya telah menentukan lokasi lahan yang akan dipergunakan untuk program rumah tanpa down payment ( DP ) jika dirinya nanti memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Lahan tersebut menurutnya merupakan lahan milik pemerintah provinsi DKI Jakarta, namun saat ditanya keberadaan lahan itu. dirinya terlihat enggan menyebutkan lokasi pasti lahan tersebut karena sejumlah pertimbangan.

"Bahwa tanahnya itu merupakan tanah yang ada di dalamlingkungan prmprov DKI, tapi belum bisa kami sebutkan karena akan dapat memunculkan spekulasi dari para spekulan tanah", ujar Sandiada di Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (25/2/17).

Dirinya juga menuturkan, sudah banyak warga yang ingin mendaftarkan dirinya untuk dapat mengikuti program rumah tanpa down payment ( DP ) tersebut. namun, program tersebut hanya baru dapat dijalankan setelah dirinya bersama dengan calon gubernurnya Anies Baswedan telah terpilih menjadi Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk priode 2017-2022.

"Salah satunya rekomendasi dari legal opini itu adalah dengan menghadirkan perda. perda itu sendiri nantinya begitu kami bisa mandat dari warga Jakarta, agenda pertama untuk prioritas kami adalah memastikan perda tersebut hadir untuk bisa menjadi payung didalam program ini",ucap Sandi

Sandiaga juga memberikan bocoran, lokasi lahan yang akan dijadikan rumah tanpa down payment tersebut nantinya akan sangat strategis. sebab, lokasi itu sediri akan dilintasi oleh moda transportasi yang terintegrasi.

Rumah dengan DP 0 persen ini tempatnya dekat dengan tempat yang terintegrasi sistem transportasinya dan tentunya tanah pemda sangat banyak. ada juga tanah tanah yang bisa di intergrasikan dengan pasar", ujar Sandiaga.

Sebelumnya diketahui untuk dapat menikmati program ini, maka mekanismenya adalah masyrakat yang telah mengajukan permohonan program ini harus memenuhi syarat terlebih dahulu yaitu menabung terlebih dahulu sebesar 2.3 juta selama 6 bulang. akan tetapi tanpa adanya persyaratan didalam program ini, masyarakat berkewajiban untuk menanggung uang muka sebesar Rp.53 juta atau 15% dari harga rumah tersebut.selanjutnya masyrakat harus menanggung cicilan bulanan sebesar 2.3 juta selama 20 tahun.(Mydetikcom)

PPP nilai hak angket Ahok hanya akan semakin memanasi tensi politik

Mydetikcom - Kubu Romahurmuziy dari Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) berpandangan bahwa Basuki Thajaja Purnama Atau Ahok harus segera diberhentikan sementara dari Jabatan Gubernur DKI Jakarta.

Namun menurut Sekretaris jenderal PPP Arsul Sani, hak angket bukan lah suatu jalur yang tepat untuk mempertanyakan keputusan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang tidak memberhentikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau tidak diberhentikan sementara bukan harus dengan hak angket. harusnya diupayakan dahulu", kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat ( 24/2/17).

Arsul berpendapat meski sudah menggelar rapat kerja dengan Mendagri dan telah bertanya mengenai status Ahok. Namun Komisi II masih belum mempergunakan instrumen yang dimiliki.

Instrumen yang dimaksud semisalnya mengundang ahli hukum. sebab hal yang telah diperdebatkan perihal status Ahok sangat berkaitan dengan aspek hukum yaitu mengenai pasal 83 Undang Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Ini kan masalah hukum, jadi kajian hukum seharusnya dilakukan komprehensif', tuturnya.

Jika memang dianggap belum cukup, setelah meminta pandangan hukum, DPR bisa mempergunakan hak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah.

"Karena kalau ujug ujug hak angket, tensi politik bukannya terpelihara dengan baik, malah akan semakin panas", ucap anggota Komisi III DPR itu.

Namun jika hal hal tersebut tidak bisa dikompromikan lagi, dia berharap kompromi masih bisa berlanjut di rapat Badan Musyawarah.

"Kami harap masih bisa melalui Forum Bamus nantinya, ya PPP akan menolak", tuturnya.

Surat usulan hak angket telah dibacakan di rapat paripurna DPR Kamis ( 23/2/17) kemarin.\

Adapun yang menjadi pengusul hak angkat adalah dari Fraksi Partai gerindra, Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ), Partai Amanat Nasional ( PAN ) dan Fraksi Partai Demokrat dengan jumlah pengusul mencapai 93 orang.

Sedangkan terdapat enam fraksi lainnya yang beberapa waktu lalu telah sepakat untuk tidak menandatangani hak angket tersebut.

Seusai pembacaan di rapat paripurna, Hak angket masih harus melalui rapat Bamus untuk dilakukan penjadwalan dan akan segera di eksekusi pada masa sidang yang akan datang pada pertengahan Maret 2017.(Mydetikcom)

Kenali penyebab muntah pada bayi yang diberikan susu formula

Mydetikcom - Muntah merupakan salah satu gejala yang perlu diwaspadai jika hal itu terjadi kepada bayi. terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya muntah pada bayi. sering kali bayi muntah yang disebabkan karena minum susu.

Susu formula memang sangat dibutuhkan oleh bagi untuk menunjang perkembangannya selama masa pertuumbuhan. pemberian susu formula kepada anak juga bukan tanpa adanya alasan. sebab ada diantara para ibu yang tidak dapat menghasilkan ASI secara produktif. sehingga para ibu memberikan susu formula sebagai pengganti ASI dan pelengkap nutrisi yang dibutuhkan oleh anak.

Namun, banyak juga ditemukan pemberian ASI juga sering mendapatkan kendala karena ketidakcocokan dengan susu formula yang diberikan kepada anak. akibatnya, akibat ketidakcocokan tersebut dapat membuat alergi pada kulit hingga menyebabkan anak muntah.

Terjadinya hal itu tentunya akan membuat cemas para orang tua. sebenarnya muntah atau sering di sebut gumoh yang banyak dialami oleh anak setelah mengkonsumsi susu adalah hal umum yang sering terjadi. namun apabila hal tersebut terjadi secara intens, maka anda sudah patut waspada. bisa saja itu menandakan adanya indikasi gangguan kesehatan yang sangat serius.

Sebelum anda mengambil tindakan lebih lanjut, ada baiknya anda harus mengetahui beberapa penyebab bayi mengalami muntah setelah mengkonsumsi susu formula.

1.Terlalu aktif

penyebab yang pertama adalah anak yang terlalu aktif. hal ini akan menyebabkan anak akan mengalami muntah setelah mengkonsumsi susu formula. aktif pada anak yang dimaksud misalnya anak menangis secara terus menerus atau mengeliat terlalu sering. hal ini akan membuat tekanan pada bagian perut menjadi tinggi sehingga susu yang telah diminum akan dikeluarkan dalam bentuk muntahan dan sering disebut dengan Gumoh.

2.Posisi Menyusui

Bayi dapat dengan muntah ketika seorang ibu menyusui si buah hati sambil tiduran dengan posisi miring sementara anah tidur pada posisi melentang. hal ini juga dapat menyebabkan bayi memuntahkan kembali susu yang diminum karena cairan susu yang diminum justru akan masuk kedalam saluran pernafasan dan bukan ke saluran pencernaan.

3.Susu yang diberikan melebihi kapasitas lambung

Penyebab ketiga adalah pemberian susu ketika lambung sudah dalam keadaan penuh. muntah yang terjadi tersebut akibat ketika makanan yang sebelumnya telah diberikan masuk ke dalam perut dan belum mencapai usus kemudian diberikan susu kembali.

4.Fungsi pencernaan terganggu

Ketika anak masih bayi, proses metabolisme dan pencernaan dengan peristaltic terhadap makanan melalui usus masih belum bisa bekerja dengan sempurna. akibatnya bayi akan sering muntah ketika diberikan susu formula.

5.Klep penutup lambung masih belum berfungsi sempurna.

Susu formula yang diberikan pada anak akan masuk melalui mulut dan akan menuju ke saluranp pencernaan bagian atas lalu menuju ke arah lambung. pada kedua organ tubuh tersebut terdapat satu klep yang berfungsi untuk melakukan penutupan lambung. karena masih belum dapat bekerja dengan sempurna, maka akan menyebabkan bayi muntah.(Mydetikcom)

Sudah tidak tahan, Buni Yani minta kasusnya dihentikan.

Mydetikcom - Buni Yani melalui kuasa hukumnya Aldwin Rahardian menuduh pihak kepolisian telah melakukan diskriminatif didalam menangani kasus kliennya jika dibandingkan dengan Ade Armando yang kasusnya telah dihentikan.

Buni Yani meminta pihak kepolisian segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk dirinya.

"Pak Buni Yani sendiri telah mengatakan bahwa seharusnya perlakukan yang sama harus diberlakukan, seperti apa yang terjadi di kasus Ade Armando, kan dihentikan. kalau mau fair yang kita juga minta sama donk, hentikan", kata Aldwin, Kamis ( 23/2/17).

Rencananya pengacara Buni Yani akan segera mengajukan permohonan SP3 untuk kliennya. dirinya menilai sudah seharusnya mendapatkan penanganan hukum seperti sama dengan Ade Armando.

Keduanya sama sama di duga telah melakukan penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan ( SARA ) yang seduai dengan pasal 28 ayat 2 Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Kasus Ade Armando bermula saat dirinya mengunggah status di akun Facebooknya yang berbunyi "Allah kan bukan orang Arab.Tentu Allah senang kalau ayat ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, Hiphop,Blues",.

Ade juga mengakui bahwa dirinya menulis status tersebut pada Mei 2015 terkait dengan rencana dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengelar festival pembacaan Al-Auran dengan Langgam Nusantara.

Pengguna Twitter bernama Johan Khan ( @cepJohan ) diketahui kemudian melaporkan Ade ke Polda Metro Jaya atas dugaan penodaan agama. Ade telah diperiksa sebanyak dua kali oleh pihak kepolisian pada Juni 2016 dan Januari 2017 lalu.

Dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2017 lalu. namun setelah sejumlah ahli dimintai keterangan, tidak ditemukan adanya tindak pidana didalam kasusnya. sedangkan Buni Yani telah ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2016.

Dirinya dilaporkan oleh sejumlah pendukung Calon Gubernur DKI Jakarta no urut dua Basuki Thajaja Purnama atau Ahok karena telah mengunggah pengalan Video Pidato Ahok yang menyertakan keterangan dan dianggap sangat kontroversial.

Meskipun dirinya mengaku bukan orang pertama yang mengunggah video itu. unggahan dari video Ahok ketika melakukan pidato oleh Buni Yani telah menjadi viral disejumlah media sosial. tak lama setelah mengunggah video itu, Ahok kemudian di laporkan dan akhirnya dijadikan terdakwa di dalam kasus penodaan agama.

Dirinya memperjuangkan nasibnya dengan membuat petisi hingga mengajukan permohonan praperadilan. namum pihak hakim menolaknya sehingga polisi terus memproses kasus Buni Yani.

Saat ini berkasnya telah ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan menunggu dinyatakan lengkap ( P21) atau harus dikembalikan ke polisi untuk dilengkapi.(Mydetikcom)

Astaga...ternyata ini model rumah DP 0 Rupiah

Mydetikcom - Anies Baswedan-Sandiaga Uno pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memiliki program matang di sektor perumahan yaitu lewat program unggulannya perumahan tanpa uang muka atau down payment ( DP ) dan dinamakan dengan program DP Nol rupiah bagi warga Jakarta.

Untuk dapat menggunakan program ini, ini lah mekanismenya, masyarakat yang telah mengajukan permohonan program ini harus memenuhi syarat menabung terlebih dahulu sebesar Rp.2.3 juta selama 6 bulan.plafon Kredit Pemilikan Rumah ( KPR ) yang akan disediakan hingga mencapai Rp.350 Juta untuk membeli hunian berbentuk rumah susun ( Rusun ). tanpa adanya persyaratan didalam program tabungan ini. masyarakat itu harus menanggung uang muka Rp.53 Juta ( 15% dari harga rumah ).

Sementara tabungan sebesar Rp.2.3 Juta/ bulan bila dikalikan 6 bulan akan menjadi 13.8 Juta. semenatara sisanya akan dimasukan kedalam cicilan yang akan ditanggung oleh masyrakat dengan cicilan bulanan menjadi Rp.2.3 Juta selama 20 Tahun.

Tidak ingin para pendukungnya menjadi salah paham, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini lewat situs resmi pemenangannnya di website jakartamajubersama.com. mereka  mengungkapkan bahwa hunian yang akan dibangun bukanlah sebuah rumah melainkan rumah susun ( Rusun ).

"Properti di dalam program ini berbentuk hunian vertikal sederhana dengan subsidi pemerintah dengan harga sekitar Rp.350 Juta", tulias situs tersebut, kamis ( 23/2/17).

didalam situs tersebut dijelaskan mengapa dalam programnya tetap tertulis rumah. hal ini mengacu kedalam pengertian bahwa rumah merupakan hunian yang dapat saja berbentuk rumah tapak atau rumah susun.

"Penggunaan istilah kata Rumah merupakan istilah generik yang mengacu pada tempat hunian. yang dalam hal ini hunian vertikal", tulis situs tersebut.

Fokus pada program yang menjadi kebanggaan dari pasangan ini adalah hunian bertikal alias rumah susun karena mempertimbangkan ketersediaannya dan harga tanah yang ada di Ibukota.

Menurut situs tersebut juga disebutkan bahwa lokasinya akan berada di DKI Jakarta dengan memanfaatkan aset milik pemerintahan yang selama ini tidak digunakan.

Kriterina lokasi yang akan digunakan oleh pasangan nomor tiga ini untuk menjalankan program DP 0 rupiah untuk rumah rakyat :

Yang pertama berada di wilayah DKI Jakarta

Yang kedua untuk penyediaan lahan bisa menggunakan aset pemda serta menggunakan tanah tanah terlantar.

Yang ketiga pihak pemprov akan aktif mengarahkan lahan lahan untuk dibangun hunian.

Yang ke empat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan skema built, operate, transfer atau pemanfaatan lahan atau tanah negara oleh pihak swasta dengan mendirikan bangunan, kemudian bangunannya akan di gunakan oleh swasta dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat setelah berakhir akan dikembalikan kepada negara.(Mydetikcom)

Ahok resmikan RPTRA Kalijodo, tapi ada yang itu loh...

Mydetikcom - Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau Ahok kembali meresmikan Ruang Publik Terpadu Rmah Anak ( RPTRA ) Kalijodo. dirinya menegaskan bahwa RPTRA dan RTH Kalijodo merupakan aset milik Pemprov DKI meski dibangun oleh pihak swasta.

Ahok juga mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak mengeluarkan uang didalam pembangunan RPTRA Kalijodo. Semua dana berasal dari sumbangan PT Sinarmas Land sebagai pengembang.

"Bangunan ini disumbang, tidak pakai APBD. semuanya disumbang, saya jelaskan, tanah RPTRA ini bukan milik Sinarmas Land. keluarkan dana miliaran cuma dapat tulisan kecil gitu doank", kata Ahok di RPTRA Kalijodo, Jakarta Barat, Rabu ( 22/2/17).

Dengan sedikit bercanda Ahok mengatakan dirinya sedang membujuk pihak pengembang untuk dapat membuat air yang ada di Sungai Besar Barat menjadi bening. Ahok menyebutkan apabila Sungai Besar Barat telah selesai dikerjakan, Hasilnya akan sangat memuaskan.

"Makanya saya lagi baik baiki pihak pengembang supaya Sungau ( Besar Barat ) dapat dibuat bening. nanti hasilnya sungai tersebut seperti kolam berenang ", candanya.

Selain itu, dirinya juga menyempatkan diri untuk meresmikan parkir meter di RPTRA Kalijodo. dirinya menginginkan parkir meter tersebut bisa menjadi subsidi antara warga yang mampu dan tidak mampu.

Bagi warga yang di nilai kurang mampu, dirinya juga telah menyiapkan Bus tingkat gratis sampai ke Kalijodo.

"Supaya yang bawa mobil bisa menyumbang agak gede. yang tidak mampu bayar pakir saya telah siapkan bus tingkat sampai Kalijodo", ujarnya.

Kehadiran RPTRA ini diharapkan bisa menjadi tempat bersilahturahmi bagi semua warga DKI Jakarta, karena itu Pemprov DKI telah menargetkan pembangunan sebanyak 200 RPTRA setiap tahunnya di Jakarta.

"Kami ingin semua saling kenal. Ibu PKK punya dasawisma. kami akan kumpulkan data supaya setiap rumah tahu kebutuhannya apa saja. sehingga bisa mengurusi semua orang Jakarta, dari yang masih di dalam kandungan ibu sampai masuk liang lahat kita urusi", katanya.

Maka kedepannya, kita mau membangun lagi 200 RPTRA, 100 dari APBD dan 100 lagi dari CSR", ujar Ahok.

Bagaimana Tanggapan Fahri Hamzah terkait dengan RPTRA yang baru diresmikan oleh Ahok ?

Sementara terkait dengan peresmian yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok ini. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terkesan memojokan Ahok melalui akun Twitternya.

Didalam Akun Twitter Wakil Ketua DPR RI ini berkicau " Menggusur Pakai Sumbangan Swasta...".

Akibat dari kicauannya di akun Twitternya. banyak respon yang diberikan oleh para Netizen terkait dengan kicauannya.

"@Fahrihamzah cemburu sama kinerjanya AHOK, Klw Fahri apa yang telah anda perbuat untuk negaramu ?? klaw kau tilep mungkin ya.", kicau akun Alanam50114329.

"@Fahrihamzah Fasilitas yang melekat di badan anda dan keluarga anda dari rakyat: Tweet yang bermanfaat bosss karna pulsa pun kami bayar", kicau akun @Fekyrumondor.

"@Fahrihamzah @detikcom Sperti keberatan bang Fahri tempat prostitusi kali jodo di gusur. ada apa bang? apa lebih setuju jd tempat prostitusi?", kicau akun embunwenda.(Mydetikcom)

Mantan Kapolri akan mulai buka mulut terkait kasus Antasari

Mydetikcom - Para penyidik Polri dan Mantan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri yang menangani dalam kasus Antasari Azhar akan memberikan pernyataan resminya terkait dengan kasus mantan Ketua Pemberantasan Korupsi ( KPK ) tersebut.

Rencananya pernyataan resmi tersebut akan disampaikan pada Kamis ( 23/2/17) besok.

Hal itu di ungkapkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di dalam rapat kerja antara Polri dengan Komisi III yang berlangsung di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu ( 22/2/17).

"Rencananya besok, saya telah mendapat kabar kemungkinan besar Mantan Kapolri Pak Bambang Hendarso dan para penyidik akan memberikan pernyataan resmi mereka didalam kasus Antasari", Ujar Tito.

Namun, dirinya terlihat enggan merinci lebih jauh mengenai waktu dan tempat dimana mantan Kapolri dan tim penyidiknya akan memberikan keterangan resminya.

Dirinya juga mengatakan bahwa Bambang Hendarso yang akan menyampaikan sendiri terkait dengan pernyataan resmi tersebut.

Bambang sendiri menjabat sebagai Kapolri pada Oktober 2008 hingga Oktober 2010.

Antasari menjalani sidang dan di vonis dengan hukuman penjara didalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen pada 11 Februari 2010 lalu.

Informasi itu diungkapkan sebagai Kapolri sekaligus untuk merespons anggapan dari Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman yang menilai bahwa sejumlah aparat kepolisian tidak netral di dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Selain itu, salah satunya karena dianggap memberikan jalan bagi mantan Ketua Pemberantasan korupsi Antasari Azhar untuk mendiskreditkan mantan presiden RI ke enam Susilo Bambang Yudhoyono yang akhirnya dianggap menghancurkan Citra Agus harimurti Yudhoyono di dalam Pilkada DKI Jakarta.

Kapolri juga menegaskan apa yang telah dilakukan oleh Antasari adalah melaporkan anggota Kepolisian dan bukan SBY.

Antasari menganggap sejumlah anggota Polri telah merekayasa kasusnya atau telah menghilangkan barang bukti.

Pernyataan Antasari yang menyatakan dirinya merupakan korban dari Kriminalisasi SBY hanya pernyataan yang diberikan untuk wartawan.

"Serangan yang ditujukan terhadap pak SBY tidak ada. secara tertulis juga tidak ada. itu hanya merupakan keterangan waktu doorstop ( wawancara yang dilakukan mendadak)", ujar Kapolri.(Mydetikcom)

Ngawur, terbukti DP 0 rupiah tidak mungkin dapat diterapkan, bagaimana tangapan dari para pengembang ???

Mydetikcom - Polemik DP 0 persen yang dijanjikan oleh Calon Gubernur DKI Jakarta dengan no urut pemilihan tiga Anies Baswedan masih menjadi tanda tanya besar. Uang muka atau DP Kredit Pemilikan Rumah ( KPR ) menjadi kendala tersendiri untuk para Masyarakat Berpenghasilan rendah ( MBR ) untuk dapat memiliki rumah.

Meskipun demikian, kemungkinan program yang akan diterapkan di Jakarta akan masih menjadi pertanyaan. bukan hanya dari masyarakat itu sendiri, akan tetapi dari sisi bagian pengembang yang memiliki peran penting dalam menyediakan rumah itu sendiri.

"Saya sendiri binggung dan tidak tahu persis apa konsep 0 rupiah atau 0 persen itu seperti apa", Ujar Sekretaris Perusahaan pengembang dari PT Intiland, Theresia Rustandi saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Selasa ( 21/217).

Pertanyaan yang menjadi dasar dari para pengembang adalah berapa harga yang akan di patok untuk rumah yang akan dijual tersebut. karena hal itu akan menentukan seberapa besar cicilan yang akan ditanggung oleh masyarakat nantinya.

Sebenarnya didalam aturan pemerintah yang baru. telah ada patokan harga rumah yang diperuntukan bagi para masyarakat yang berpenghasilan rendah ( MBR) tersebut. Namun dari kalangan pengembang mempertanyakan apa upaya dari pemerintah daerah untuk menstimulus pengembang dalam membangun hunian dengan harga yang telah ditetapkan.

"Untuk harga rumah yang diperuntukan untuk MBR itu, baik itu rumah susun maupun untuk tapak yang sudah ada patokannya dari pemerintah. patokan harga tertingginya. misalnya harga landed itu sekitar Rp.200 hingga 250 juta per rumah. tapi ini siapa yang bisa bangun untuk harga 250 juta ( untuk di Jakarta )? ", tuturnya.

Kalau pun bisa kami bangun dan di jual ke MBR dengan harga sekitar Rp. 200 Juta. program KPR tanpa adanya DP dianggap kurang relevan dengan kondisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) yang ada di Jakarta. karena tanpa adanya DP, ada resiko tersendiri yang harus ditanggung oleh masyarakat itu akan menjadi membengkak.

"Jadi yang menjadi pertanyaannya adalah, mampu tidak dibayar oleh MBR ? yang sedang kita bicarakan itu MBR. bukan dari kelas menengah yang gajinya sudah diatas 7 juta", ungkap Theresia.

Dengan adanya harga tanah yang ada sat ini. dirinya pun mengajak masyarakat untuk berpikir realistis.

"kalau membicarakan rumah rumah untuk primary market ( kelas menengah ), di Jakarta saja cari yang berkisar Rp 1 miliar saja sudah sangat susah. kalau rumah susun harganya sekitar Rp.400 juta. kalau ungin bicara MBR, untuk membeli rumah seharga Rp.400 juta itu saja sudah susah. jika pendapatan MBR Rp.3.2 Juta, bisa cicil berapa?", tandas dia.(Mydetikcom)

Diancam gugat, Jonan minta Freeport jangan sombong

Mydetikcom - Penerimaan Negara dari PT Freeport Indonesia dinilai sangat sedikit apabila dibandingkan dengan penerimaan pada sektor yang lainnya. ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Ignasius Jonan.

Hal itu disampaikan Jonan disaat menanggapi ancaman dari Freeport McMoran Inc yang dikabarkan berniat menggugat Pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional.

Perusahaan tambang Raksasa asal Amerika Serikat itu telah menganggap Pemerintah Indonesia tidak berlaku secara adil lantarkan telah menerbitkan aturan baru yang mewajibkan perubahan status kontrak karya ( KK ) berubah ke ijin usaha pertambangan khusus ( IUPK ).

"Tahu tidak penerimaan negara dari hasil cukai rokok itu berapa ? di Indonesia cukai rokok berapa sekarang ? itu Rp.139.5 Triliun selama setahun, nah, sekarang Freeport gitu besar hanya membayar Rp.8 Triliun saja sudah rewel banget", kata Jonan saat mengisi acara Kuliah Tamu dan workshop Capasity Building Energy Baru Terbarukan ( EBT ) yang diadakan oleh Pemuda Muhammadiyah di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang, Selasa ( 21/2/17).

Dirinya juga menyebutkan bahwa PT Freeport Indonesia telah membayar Royalti beserta dengan pajaknya ke kas negara sebesar Rp.214 Triliun selama 25 tahun. dengan adanya pembayaran tersebut, PT Freeport Indonesia telah berkontribusi sebesar Rp.8 Triliun pertahun untuk penerimaan pemerintah.

Jonan juga membandingkan dengan devisa negara yang berasal dari Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) yang mencapai Rp 144 Triliun pada tahun 2015 lalu. menurutnya, dari pendapatan itu saha jauh lebih tinggi dari apa yang di dapat dari PT Freeport Indonesia.

Dirinya juga membandingkan dengan PT Telkom Indonesia yang telah menyumbang penerimaan negara sebesar Rp.20 triliun.

"Lihat PT Telkom Indonesia bayar kepada negara, pajak dan sebagainya itu saja Rp.20 triliun. ini Freeport baru hanya bayar Rp 8 triliun. jadi ya tolong kalu diprotes protes,saya sangat berterima kasih. bapak bapak, saudara saudara saya. kita juga akan kasih tahu Freeport ya, tolong ya kalau mau ribut yang proporsional ya", ujarnya.

Jonan juga sempat menyampaikan penjualan Freeport yang tidak lagi mahal. menurutnya, nilai jual Freeport bila dibandingkan dengan segala tambang yang ada diseluruh dunia hanya akan sebesar Rp 20 miliar dollar AS.

Angka itu dinilai lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai jual dari PT Telkom Indonesia yang dapat mencapai Rp 29 Dollar AS serta Bank Central Asia yang juga memiliki nilai sama dengan PT Telkom Indonesia. dirinya juga membandingkan dengan nilai jual dari BRI yang dapat mencapai Rp 21 Miliar dollar AS.

"Freeport itu masih kecil. ini bukan menistakan Freeport lho ya. ini sesuai dengan fakta", ujarnya.(Mydetikcom)

Kesehatan semakin menurun, pengacara Firza minta penangguhan dapat dikabulkan.

Mydetikcom - Firza Husein, tersangka dalam kasus dugaan makar berharap tim penyidik kepolisian Daerah Metro Jaya dapat mengabulkan penangguhan penahanannya,. Hal ini disebabkan karena kondisi kesehtaan diri Firza Husein semakin menurun."Kami minta tolong agar Ibu Firza di periksa kembali ( Kesehatannya ) karena kondisi kesehatannya terus menurun", kata pengacara Firza, Azis Yanuar, Selasa (21/2/17).

Pengacara Firza menuturkan dirinya akan berkoordinasi dengan tim penyidik Polda Metro Jaya untuk mengkonfirmasi permohonan penangguhan penahanan Firza yang sudah berlangsung selama 20 hari sejak dilakukan penahanan. berdasarkan informasi dari penyidik kepolisian, penyidik telah memperpanjang penahanan Firza selama 40 hari setelah sebelumnya menjalani penahanan selama 20 hari.

Penyebab dari menurunnya kesehatan Firza menurut keterangan dari pengacaranya karena Firza menderita jantung koroner dan penyempitan pembuluh darah.Pengacara nya juga telah meminta tim penyidik kepolisian agar dapat memeriksa kesehatan dari klien nya secara mendalam dan rutin.

Sejauh ini, diketahui bahwa Firza seudah diperiksa oleh tim penyidik sebanyak enam kali di Rumah Tahanan ( Rutan ) Markas Komando Brigade Mobil ( Brimob ) Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat dan di luar rutan. terkait dengan konten pornografi yang telah menjadi Viral antara dirinya dan Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab, diketahui Firza telah menjalani dua kali pemeriksaan mengenai kedekatan dirinya dengan Rizieq Shihab dan Emma.

Firza yang menjadi tersangka dalam kasus makar dan penyokong dana di dalam aksi 2 Desember 2016. Pengacara Firza telah membantah bahwa klien nya terlibat didalam dugaan makar tersebut.Firza juga telah di duga sebagai penyedia alat transportasi untuk massa yang akan melakukan aksi damai pada 2 Desember 2016 itu. padahal, menurut pengacaranya, tidak ditemukan adanya kesepakatan untuk melakukan aksi makar. apalagi tidak ditemukan adanya transaksi dana yang mengalir."Hanya menawarkan pinjaman mobil", ujar Aziz.

Sebelum aksi damai 212 berlangsung. diketahui Firza menginap di hotel Sari Pan PAsifik bersama sejumlah aktivis yang disebut sebut akan melakukan aksi makar. saat itu, menurut Azis, keberadaan Firza menginap di Hotel hanya murni untuk berkumpul kumpul untuk mengikuti aksi 212 keesokan harinya."Firza sendiri tidak mengetahui kalau memang ada rencana akan melakukan aksi makar", ujarnya.

Azis juga berujar, tudingan pihak kepolisian didalam kasus makar yang melibatkan kliennya tidak memiliki bulti yang cukup. bahkan menurut dirinya, pihak kepolisian sudah terlalu dini menyimpulkan bahwa klien nya terlibat dalam kasus makar tersebut.(Mydetikcom)

Mengenal Lebih Dalam Sosok Kim Han Sol Anak dari Kim Jong Nam Yang Tewas Terbunuh

Mydetikcom. -- Siapa itu kim Han Sol? Apa hubungan dia dengan Kim Jong Un? Lelaki Muda yang telah berumur 21 tahun ini ternyata merupakan anak kandung dari Kim Jong Nam, Ya Benar, Kim Jong Nam yang dibunuh oleh Pihak Korea Utara melalui Beberapa pelaku Suruhan.

Sejak kasus Kematian yang Menimpa Ayahnya, Kini Kabar keberadaan Kim Han Sol sendiri seperti bak ditelah bumi, tidak ada yang tau kemana dirinya sekarang berada.Dari Salah Satu Surat Kabar Korea Selatan, diinformasikan bahwa pihak mereka melakukan investigasi dengan mengunjungi rumah Kediaman dari Kim Jong Nam yang ada di Macau, namun dari hasil Kunjungan tersebut juga tidak dapat mendapatkan keterangan apapun, Namun Info yang bisa dieperoleh bahwa otorisasi pihak Macau saat ini sedang melakukan perlindungan keselamatan serta hak penduduk yang berada di Macau. 

Dan Hasil Keterangan Dari Agen intelijen Korea Selatan menyatakan bahwa saat ini keluarga Jong Nam Berada di Naungan Perlindungan Negara China. dan dikabarkan juga Istri Pertama dari Jong Nam serta putra lelakinya diinformasikan telah menetap di daerah Beijing.

Lalu Bagaimana dengan Kepribadian dari Kim Han Sol? Secara Taraf Pendidikannya, Han Sol diketahui merupakan siswa yang mempunyai prestasi yang luar biasa, keinginanya untuk mengenyam pendidikan yang tinggi terkadang selalu mengalami hambatan dan kendala, Seperti saja pada tahun 2011  ketika dirinya saat akan menginjak umur 16 tahun, dirinya berhasil masuk di salah atu universitas Li Po Chun World College, Hongkong. tapi Impiannya harus Kandas lantaran Visa Pelajarnya ditolak oleh Pemerintah Hongkong karena dirinya berstatus Warga negara Korea Utara. 

Kemudian mungkin juga pengaruh sorotan media massa yang terus menerus sehingga kehidupannya sebagai Pelajar menjadi tidak nyaman dan terus saja disorot. lalu bukan sampai disitu saja ketika dirinya diabarkan akan megikuti Program World College di Mostar, Bosnia-Herzegovina, Visa sempat dibekukan juga sehingga kabar tentang dirinya bergelut dimana-mana.

dengan Berstatus Kewarganegaraan Korea Utara lantas tidak membuat dirinya dijauhi oleh Teman-temanya. Dirnya malah termasuk orang yang mudah bergaul serta periang mungkin hal ini dperngaruhi oleh kehidupan dia selama ini karena diketahui Ayahnya Han Sol Dibuang serta diasingkan dari Negara sendiri alhasil Mereka sekeluarga harus menginjakan kaki keluar dari Negara sendiri. Sampai Akhirnya Keluara Jong Nam Menetap di Macau.

di Macau Han Sol memiliki banyak teman dan bukan hanya berasal dari Korea Selatan saja tapi ada juga Amerika Serikat, yang hingga kini pun masih menjadi musuh bebuyutuan Korea Utara.

Ternyata KPU DKI tidak profesional dan terkesan mematikan hak suara warga

Mydetikcom - Posko dibuka PDI-P bagi para warga yang ingin membuat pengaduan karena kehilangan hak suaranya. hal ini merupakan posko yang didirikan oleh PDI Perjuangan yang mempersoalkan banyak hilangnya hak suara warga Jakarta karena kurangnya surat suara di hari pencoblosan. rencananya tim pemenangan Basuki _Djarot ini akan mendampingi laporan dari warga ke Bawaslu DKI.

Arif Wibowo selaku Ketua Badan Saksi Pemilu Nasional ( BSPN ) mengatakan saat ini telah banyak ditemukan pendukung Basuki-Djarot yang menjadi korban akibat dari kurangnya surat suara.

Jadi untuk Pilkada memang di dalam prosesnya masih banyak menyisakan masalah yang mendasar yaitu dengan hilangnya hak konstitusional warga untuk memilih. khususnya pada basis pendukung paslon kami yaitu Ahok-Djarot di Jakarta Utara, Barat, Pusat", Ujar Arif.

Dirinya juga menyatakan bahwa hal itu bukanlah yang menjadi satu satunya alasan PDI-P didalam persoalan ini. dirinya mengatakan ini menyangkut dengan hak setiap warga negara untuk memilih, hak tersebut telah di atur di dalam undang undang dan tidak boleh dihilangkan.

"Akan memilih kita atau memilih pasangan lain itu urusan mereka sebagai pemilih. bagi kami yang terpenting hak pemilih itu harus di akomodir, dijamin, dijaga, dan yang terpenting tidak boleh dihilangkan", ujarnya.

Dirinya juga mengatakan terdapat lebih dari ribuan TPS yang mengalami masalah itu di hari pemungutan suara pada beberapa waktu yang lalu. mereka sedang mengumpulkan bukti untuk memperkuat laporan ke pihak Bawaslu DKI.

Sementara itu, calon dari wakil gubernur DKI Jakarta dengan no urut dua Djarot Saiful Hidayat mengatakan persoalan yang terjadi ini bukan hanya sekadar untuk kepentingan pasangan dua, melainkan untuk memperjuangkan hak konstitusi warga DKI.

"Kita ya minta pihak Bawaslu segera turun tangan, seharusnya tanpa harus adanya laporan warga,pihak Bawaslu sudah seharusnya bisa mengindentifikasi adanya kejanggalan itu", ujar Djarot.

Arif menilai pihak KPU DKI dan KPU RI sangatlah tidak profesional. dimana ada terjadinya perbedaaan surat edaran dari KPU DKI dengan KPU RI.

Arif mengatakan, KPU RI telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor 162 yang berisi tentang hak warga yang tidak terdaftar di DPT dapat melakukan pencoblosan dengan hanya membawa KTP Elektronik. namun kemudian, KPU DKI malah menerbitkan surat edaran bernomor 151 yang isinya menghentikan laju kebijakan surat edaran KPU RI.

"KPU DKI di dalam kebijakan yang diambil akan mempersempit para pemilih. karena mereka ingin yang memiliki KTP elektronik dan KK asli. akibatnya dari adanya kebijakan itu, banyak yang ingin memilih datang ke TPS tetapi mereka hanya membawa KTP elektronik itu tidak diperbolehkan. terpaksa mereka harus pulang dan bawa KK asli. kemudian balik lagi, itu saja sudah memakan waktu", ujar Arif.

"Dan yang tidak terpikirkan bahwa surat edaran KPU DKI diterbitkan 3 hari menjelang pemungutan suara, jadi belum sempat tersosialisasi dengan baik", kata Arif.

Arif menyatakan dirinya sangat menyayangkan dengan aturan ini. aturan yang dibuat membuat para warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya. menurut dia, aturan yang dikeluarkan tersebut sama saja mematikan hak suara warga untuk mencoblos.(Mydetikcom)

  

Lebih dari 33.000 Ribu Karyawan PT. Freeport Indonesia terancam di PHK

Mydetikcom.-- Kini PT. Freeport Indonesia sedang dirundung permasalahan, bagaimana tidak saat ini diketahui bahwa Perusahaan raksasa asal Amerika Serikat itu kini dikabarkan telah melakukan pemberhentian operasional kerja terhadapa aktivitas yang selama ini berlangsung yaitu dalam memproduksi tambang emas serta tembaga Grasberg. Papua merupakan suatu daerah yang memang jauh dari yang namanya Ibukota namun untuk kekayaan alam yang terdapat didalamnya tidak mengurangi nilai dari wilayah tersebut, Sudah sejak lama Papua diketahui merupakan salah satu pusat pertambangan. 

Namun dengan adanya pemberhentian aktivitas yang ada, maka para puluhan ribu karyawan yang bekerja disana juga terancam di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Sehingga Asosiasi dari para Pekerja Perusahaan Freeport pun kini berencana akan menggelar demonstrasi dalam menentang langkah kebijakan dari Pemerintah yang dikabarkan telah menghentikan ekspor konsentrat kepada pihak Anak perusahaan Freeport-McMoRan INC. 

Dengan adanya operasional kerja tambang yang telah diberhentikan ini telah memberikan dampak yang cukup signifikan yaitu dengan memberikan kerugiaan yang amat cukup besar bagi Perusahaan tambang terbesar kedua yang ada di dunia.saat ini harga tembaga sedang mengalami situasi posisi tertinggi pada sepanjang tahun. dan untuk produksi konsentrat juga terancam turun hingga 40% bila Pemerintah sendiri tidak segera bertindak dalam memberikan izin ekspor.

Seperti hal yang ada, bahwa Selama berproduksi PT. Freeport telah melakukan pengiriman sekitar 40% konsentrat ke Smelter Gresik serta melakukan ekspor 60% produksi sesuai dengan aturan yang ada. Namun karena adanya hal kebijakan tertentu kini produksi konsentrat tidak bisa di ekspor keluar, dan hal ini sudah berlangsung sejak 12 Januari 2017 yang lalu.

Dan untuk Izin ekspor Mineral seperti biji besi, tembaga, dan pasir besi  yang dimiliki oleh pihak Freeport yang tertuang dalam PP No. 1 tahun 2014 tentang perubahan PP No.23 tahun 2010 atas kegiatan Usaha Pertambangan tidak berlaku lagi.

Hal ini disebabkan izin dari Perpanjangan Ekspor telah habis masanya dan telah dikeluarkannya juga PP No.1 tahun 2017 atas perubahan PP nomor 23 tahun 2010.

Alhasil Pihak pertambagan Freeport tidak bisa lagi melakukan izin ekspor keluar dan hanya bisa mengirimkan ke smelter Gresik sedangkan sisanya yang bisa di kirimkan keluar kini hanya bisa ditimbun di gudang Grasberg yang saat ini juga telah penuh muatannya.

Sehingga hal ini jugalah yang membuat para peserikat pekerja ingin melakukan aksi demon dan protes terhadap kebijakan yang dikeluarkan tersebut.

Dan dari hasil info yang di garap bahwa kurang lebih 33.000 orang jiwa pekerja tambang telah di dipulangkan kerumah. Hal ini tentunya memancing emosional dari para pekerja dan dikabarkan juga meerka akan menggelar aksi Protes kepada Pemerintah yang dianggap kurang bijaksana dalam menanggapi permasalahan situasi yang ada.

Anda seorang perokok ?? nah, mulai sekarang hindari kebiasaan merokok dekat anak anda.

Mydetikcom - Anda seorang perokok ? dirumah punya anak kecil ? sesering apa anda merokok di dekat anak anak ?. berhati hatilah jika anda seorang perokok yang sering merokok dekat anak anak. karena rokok tidak hanya tidak baik bagi anda, akan tetapi akan juga merusak sistem pernafasan anak dan meningkatkan terkenanya penyakit lainnya.

Menurut sejumlah penelitian terbaru yang dilakukan di University Of Massachusetts Medical School, anak yang memiliki ayah seorang perokok berat berisiko memiliki anak yang kurang responsif terhadap obat obatan seperti antibiotik, kemoterapi dan obat anti depresan.

Seoarng ahli biokimia dan farmatologi molekul, Dr Oliver Rando mengatakan jika hal ini terjadi akibat kebiasaan merokok dapat membuat tubuh anak anak memiliki toleransi yang tinggi terhadap berbagai obat obatan kimia. diperlukan dosis yang tinggi untuk membuat sebuah obat menjadi lebih efektif di tubuh anak tersebut.

"Jika ayah mu seorang perokok berat artinya kemoterapi mungkin tidak akan efektif untuk mu. apakah anda lebih kurang mungkin untuk merokok?", Ucap Rando.

Peneliti telah menyimpulkan kebiasaan merokok pada ayah bisa membuat anaknya kebal terhadap obat yang mungkin akan menyelamatkan nyawanya jika sakit. jika ada obat yang kurang responsif, penyakit yang di derita pada anak anaknya akan sangat sulit di sembuhkan.

Namun, penelitian epigenetik yang dilakukan hanya baru dilakukan terhadap tikus sebagai ujicoba. selanjutnya peneliti berencana untuk menganalisa kembali apakah obat oobatan penghilang rasa sakit juga akan berpengaruh pada anak dengan ayah yang seorang perokok.

Menurut Rando penelitian yang dilakukan mengenai bahaya dari merokok yang diwariskan keluarga kepada anak anaknya sangat penting segera dilakukan. generasi berikutnya akan terus menerus menerima dampak buruk jika lingkungan disekitar terdapat banyak perokok aktif.

Mereka akan berpotensi untuk menjadi seorang perokok pula dan kembali mewarisi dampak negatif dari merokok kepada generasi generasi berikutnya.(Mydetikcom)

Boleh meminang PPP, asalkan bisa memenuhi syarat ini.

Mydetikcom - Pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 yang akan berlangsung, Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) akan memberikan syarat kepada dua pasang calon ( Paslon ) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta jika berminat mengajak koalisi.

Dua pasangan calon yang akan memasuki putaran kedua adalah dari pasangan dengan no urut pemilihan dua Basuki Thajaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat dan dari pasangan calon dengan no urut tiga Anies Baswedan- Sandiaga Uno. Hasil resmi dari pilkada putaran satu memang belum diketahui hasil akhirnya. tetapi berdasarkan dari hasil hitung cepat yang telah dilakukan oleh sejumlah lembaga survei, dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang akan memasuki Pilkada putaran kedua dan satu dinyatakan tidak lolos.

Pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta, PPP mengusung paslon dengan no urut pemilihan satu yaitu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.Namun pasangan tersebut gagal memasuki putaran kedua berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei. di saat itu pula Agus-Sylvi juga telah secara terbukan mengakui kekalahan mereka.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan bahwa Ahok maupun Anies harus dapat memenuhi Syarat bila ingin mendapat dukungan dari PPP. Secara Umum syarat yang diminta dari PPP adalah mengakomodasi beberapa visi dan misi dari Agus-Sylvi terkait dengan pembangunan infrastruktur Jakarta.

Aziz juga memberikan contoh dimana salah satu misi dari Agus-Sylvi yang berhubungan dengan PPP adalah membuat ruang terbuka hijau ( RTH ). saat ini menurut Aziz, RTH di Jakarta baru ada sekitar sepuluh persen. padahal sesuai dengan aturan harus mencapai minimal 20 persen.

"Kami hanya ingin ada road map dan komitmen dari kedua pasangan untuk mencapai syarat RTH 20 persen.", kata Aziz,Jakarta, Jumat ( 17/2/17).

Aziz juga menambahkan, Ruang terbuka Hijau itu sebagai salah satu solusi atas beberapa masalah yang ada di Jakarta, diantaranya Banjir, Kemacetan hingga penataan lingkungan perkotaan.

Disisi lain, menurut Aziz, pembangunan ruang publik terpadu ramah anak ( RPTRA ) dianggap belum dapat mengakomodasi kebutuhan RTH di Jakarta karena masih tergolong kecil.

"Yang kita butuhkan daerah Hijau seperti Hutan Kota", ujarnya ( Mydetikcom )

Benarkah keluarga Cikeas terlibat sejumlah korupsi ???

Mydetikcom - Antasari Azhar kembali menyebutkan nama putra kedua mantan Presiden RI ke enam Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas di dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat IT Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) pada pemilihan Legistratif tahun 2009.

Menurut dirinya, Ibas adalah sosok yang mengadakan alat IT KPU tersebut.

"Pada waktu saya mengusut IT KPU, saya tidak tahu siapa yang telah mengadakan barang itu. saya hanya ingin bahwa KPU telah bekerja dengan benar dan telah sesuai dengan apa yang mereka lapor kepada saya, bahwa alat IT sudah bagus. ( tapi ) kenapa dengan tiba tiba alat ini di Grounded ?". ujar Antasari.

"Nah disitu barulah kemudian saya ketahui bahwa yang mengadakan alat itu adalah salah satu putra dari SBY", ujarnya.

"Siapa pak?", tanya sejumlah wartawan.

"Ibas", jawab Antasari.

Antasari terlihat enggan menjawab saat ditanya mengenai kepastian dari informsi tersebut.

"Namanya juga merupakan informasi, masuk kepada kita seperti itu. sehingga kita telah telusuri masalah pengadaan, ternyata sebelum sampai kita kesana, saya duluan di usut", ujar Antasari.

Antasari juga mengungkapkan bahwa KPK menyelidiki dugaan Korupsi pengadaan IT KPU seusai pemilu Legistratif tahun 2009.

Dirinya juga mengaku sempat mengutus Haryono Umar yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua KPK ke KPU untuk menanyakan seputar peralatan IT yang dimaksud.

"Untuk menanyakan kenapa alatnya itu di Gorunded", ujar Antasari.

Dari situ saja,kata Antasari, KPK telah melakukan pemanggilan dalam rangka mengumpulkan data. KPK terus menerus mencari tahu dan mendalami kasus dugaan korupsi alat IT KPU tersebut.

"Itu kan alat nya di grounded, lalu timbul lah pertanyaan, apakah alat ini dibeli dalam keadaan rusak, apakah alat ini sudah di rekayasa sehingga mengalami error sewaktu perhitungan", kata Antasari.

KPK, kata Antasari, pada saat itu belum masuk untuk penelusuran nama nama yang terlibat didalam pengadaan alat IT tersebut.

"Yang penting bahwa Pemilu ini harus lancar. kenapa KPK yang berkepentingan. karena KPK itu ada empat tugasnya, salah satu tugasnya adalah memonitor jalannya pemerintahan', kata nya.

Diketahui setelah melakukan wawancara di Metro Tv, Ibas sempat berkicau di akun twitternya. di dalam akun twitternya dirinya menyebut Antasari sudah memfitnah SBY.

"Kampungan, sangat tidak berkelas fitnah keji Antasari kepada @SBYudhoyono. Busuk ! sangat terbaca segala motif penzoliman ini #AAGateFitnah".

Selain itu, dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terpancing fitnah.

"Wahai Rakyatku & Saudara"ku. janganlah kita larut kedalam demokrasi yang menyesatkan ( Fitnah ). masih banyak cara yang lebih ksatria menuju satu tujuan", ( Mydetikcom )

Partai PDIP akan Mengajak Partai Pengusung Lainnya Untuk Ikut Berkoalisi Mendukung Ahok-Djarot di Putaran Pilkada Kedua

Mydetikcom. Jakarta,  -- Dengan berlangsunga Pilkada DKI Hari ini, telah diketahui bahwa AHOk-Djarot yang berada pada Naungan Partai PDIP telah memenagkan Hasil Pilkada yang diselenggarakan pada hari ini(15/02/2017). Angka Perolehan Dengan Hasil Hitung cepat menunjukan Pasangan Ahok Mendominasi Urutan pertama dari ketiga calon yang melakukan ajang Pemilihan Kepala Daerah.

Hasto Mengatakahan Bahwa Untuk Saat ini mereka akan kembali membahas serta mengajak jalinan kerja sama dengan pihak partai pengusung lainnya seperti PKB, PPP dan  Juga PAN. Ungkap Beliau di Kebagusan Jakarta Selatan,Rabu (15/02/2017)

Seperti sebelummnya Dalam Pemilihan Presiden yang 2014 lalu, diketahui bahwa untuk Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla sendiri memenangkan Pemilihan Pemilu Presiden dengan Disertai Adanya Dukungan dari Partai Koalisi lainya seperti PKB, PPP serta juga PAN. 
dan Bedanya Ketika dalam melakukan pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, Pihak Partai Mereka saat itu ikut bergabung dalam mengusung Agus serta Sylvi.

Walaupun Halnya demikian, Pihak PDIP juga saat ini tengah mendiskusikan dan mengevaluasi kembali hasil Pilkada yang telah diselenggarakan pada hari ini. Dimana, pihak PDIP akan melakukan sejumlah perbaikan serta pengadaan strategi lainnya dalam memenagkan kemali AHOK-Djarot pada Pilkada DKI di putaran kedua nanti menghadapi Anies-Sandiaga. dengan nomor urut 3 tersebut, Ujar Hasto Menambahkan.

" Disini Kami akan membagun yang namanya strategi kepercayaan, Walau Banyak Hambatan yang datang menghadang, Namun Pihak Kami tetap optimis, Bahwa Rakyat memiliki harapan serta telah memberikan kesempatannya kembali kepada Basuki-Djarot dalam membuktikan kembali memimpin Kota Jakarta saat ini, Dan dengan Modal itu kami akan terus berjuang untuk menjadi yang terbaik pada Pemilihan Daerah Putaran kedua nantinya"

Dilain Halnya Ahok juga ada menyampaikan bahwa untuk kemengangan pada perolehan hitung cepat tersebut, diyakini Beliau bahwa Masyarakat telah mendukung program kerja yang telah dia jalankan selama ini, Dan dilain hal dirinya secara Pribadi Mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan dan kepercayaan masyrakat Jakarta serta para partai pendukung lainnya yang telah ikut berjuang dan masih menberikan kepercayaan kepada dirinya dalam memimpin Kota Jakarta untuk menjadi kota yang lebih baik lagi dari sebelummnya.

Dan melihat hal ini Partai Usungan PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) juga telah memberikan peluang kepada Paslon Nomor urut 2 tersebut yakni Basuki Tjahja Purnama (Ahok) -Djarot Syaiful Hidayat dalam halnya melakukan koalisi dengan pihak partai pendukung lainya, seperti partai pendukung dari pasangan calon Nomor Urut Satu AHY-Slviana Murni dalam pemilihan Putaran Pilkada yang kedua ini.

Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris jenderal dari PDIP menuturkan bahwa untuk Pasangan Nomor urut 2 Ahok-Djarot sendiri juga sama halnya dengan Presiden Joko Widodo dan juga Jusuf Kalla dimana keduanya sama-sama memilki kharisma dan relawan pendukung yang hampir berimbang popularitasnya.