Mydetikcom. JAKARTA - Pemerintah belum menentukan sikap terkait usulan dari penghentian sementara atau moratorium pelaksanaan Ujian Nasional (UN).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, masalah moratorium UN akan dibahas dalam rapat kabinet terbatas (ratas), Senin 19 Desember 2016 mendatang.
"Ratasnya Senin jadinya," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/12/2016).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, masalah moratorium UN akan dibahas dalam rapat kabinet terbatas (ratas), Senin 19 Desember 2016 mendatang.
"Ratasnya Senin jadinya," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/12/2016).
Menurut Muhadjir, meski moratorium UN akan dibahas Senin nanti, pihaknya
belum bisa memastikan apakah ratas tersebut dapat memutuskan usulan moratorium
ditolak atau dilanjutkan.
Namun, dia memastikan sudah menyiapkan bahan yang akan disampaikan dalam ratas nanti. "Sudah, sudah siap. (bahannya) tebal begini," ujarnya.
Muhajir juga mengatakan, usulan moratorium UN bergantung kepada keputusan pemerintah. Sebagai pembantu Presiden, dia menegaskan akan menjalankan keputusan yang diambil pemerintah.
Namun, dia memastikan sudah menyiapkan bahan yang akan disampaikan dalam ratas nanti. "Sudah, sudah siap. (bahannya) tebal begini," ujarnya.
Muhajir juga mengatakan, usulan moratorium UN bergantung kepada keputusan pemerintah. Sebagai pembantu Presiden, dia menegaskan akan menjalankan keputusan yang diambil pemerintah.
"Saya sudah mengikuti tugas program aksi dari presiden bahwa Ujian Nasional itu akan dievaluasi bersamaan dengan penyeragaman kurikulum," katanya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berharap hasil rapat
kabinet nantinya dapat menyetujui penghentian sementara (moratorium) pelaksanaan Ujian
Nasional (UN).
Seperti yang diketahui, keinginan Mendikbud menghentikan sementara UN tidak
begitu saja disetujui pemerintah. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan
tidak setuju dengan usulan tersebut.
"Pastilah (ingin diloloskan). Apalagi itu sudah diusulkan, tapi
saya kan pembantu Presiden, saya terserah Presiden," kata Muhadjir di
Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2016).
Menurut dia, prokontra mengenai wacana moratorium UN merupakan hal
biasa. "Saya tidak dalam kapasitas siapa yang dukung dan enggak, saya
profesional saja," tuturnya.
Menurut dia, mayoritas anggota Komisi X DPR menyatakan setuju dengan gagasan moratorium pelaksanaan UN. "Nanti masih ada tindak lanjut rapat kabinet terbatas. Kalau memang moratorium UN, kita persiapkan. Kalau keputusannya tidak, ya nanti lah," tuturnya.
Menurut dia, mayoritas anggota Komisi X DPR menyatakan setuju dengan gagasan moratorium pelaksanaan UN. "Nanti masih ada tindak lanjut rapat kabinet terbatas. Kalau memang moratorium UN, kita persiapkan. Kalau keputusannya tidak, ya nanti lah," tuturnya.
0 Comments