Sandiaga :Rusun Rp.350 juta dalam konsep rumah DP nol rupiah.

Mydetikcom - Housing & Development Board ( HBD ) yang ada di Singapura akan ditiru oleh Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga, Anies Baswedan terkait dengan konsep program rumah murah dibawah Rp.350 juta yang akan disediakan di Jakarta.

Konsep rumah itu disampaikan untuk menjawab banyaknya isu yang mengenai program dari Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI jakarta no urut tiga tentang rumah DP nol Rupiah dan berharga dibawah Rp.350 juta yang belakangan kembali ramai diperbincangkan.

Dirinya mengatakan melalui konsep HBD yang akan ditiru dari negara Singapura, pihaknya akan fokus didalam menyediakan hunian rumah murah  didalam bentuk hunian vertikal dimana modelnya akan menyerupai rumah susun ( Rusun ) yang ada di Jakarta.

"Iya kalau yang vertikal tentunya bentuknya akan seperti yang ada di Singapura ada Housing & Development Board ( HBD ). unit unitnya itu vertikal dan itu semua terjangkau oleh masyarakat serta akan diberikan pembiayaan yang cukup ringan", kata Sandiaga Uno saat dirinya ditemui di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat ( 31/3/17) malam.

Dirinya mengatakan bahwa konsep rumah murah yang akan ditiru adalah konsep rumah yang ada di Singapura serta akan dibangun dilahan milik pemprov.

Rumah Rumah tersebut merupakan rumah yang akan diperuntukan bagi warga Jakarta yang pendapatan masih dibawah Rp.7 juta. dimana nantinya para warga yang membeli bisa memilikinya. dirinya juga mengklaim, pihaknya juga dapat membuat rumah tapak dengan harga murah seperti yang ditemukan di Jagakarsa. namun dirinya tidak menjelaskan secara detail nantinya seperti apa.

"Bisa saja itu. Tapi buat kami untuk tanah yang berada di tanah Pemprov akan di fokuskan itu untuk hunian vertikal ", ujar Sandiaga.

Dirinya juga mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan untuk membangun sebanyak 50.000 unit rumah murah untuk dapat mengisi backlog kebutuhan rumah di Jakarta.

"Jadi kalau misalnya kita bisa pertahun itu dapat mengalokasiin dibawah Rp.3 triliun. mungkin saja di dalam lima tahun kedepan dapat mengurangi sampai 83 persen dari pada backlog 300 ribu rumah", ujar Sandiaga.

Untuk memberikan pencerahan kepada publik terkait dengan rumah murah dengan DP nol rupiah itu, dirinya juga mengaku akan segera membuat forum group discusion ( FGC ) terbuka. dirinya juga berencana untuk mengundang sejumlah organisasi seperti Real Estate Indonesia ( REI ), HIMPI, Kadin, Akademis dan para kalangan lainnya.

"Konsepnya itu telah dilaunching. Diskusi ini penting, silakan untuk didengar dan kita akan menjawab. dan di sebuah diskusi yang fokus. wartawan juga akan kita undang untuk mendengar apa yang jadi posisi kita terkait dengan perumahan murah dengan DP nol rupiah", ujar Sandiaga.(Mydetikcom)

Djarot : menteri dipecat presiden karena kinerja buruk

Mydetikcom - Djarot Saiful Hidayat, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua menyatakan bahwa seorang kepala daerah tidak dapat diberhentikan oleh individu. dirinya juga mengatakan hal ini sangat berbeda dengan seorang menteri yang dapat diberhentikan oleh presiden.

Hal itu dikatakan Djarot untuk menganggapi ucapan yang dilontarkan oleh Calon Gubernur DKI Jakarta dengan no urut pemilihan tiga Anies Baswedan yang mengatakan bahwa dirinya kini tengah berusaha untuk menghentikan Calon Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua dari Jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Anies sangat yakin dapat mengalahkan calon Gubernur lainnya, Ahok di hari pemilihan putaran Pilkada DKI Jakarta 2017 yang akan dilaksanakan pada 19 April 2017 mendatang.

"Kalau pak Anies dulu kan bisa dipecat, karena Pak Anies merupakan pembantu Presiden. kalau presiden merasa tidak cocok dengan pembantunya ya diberhentikan", ujar Djarot saat ditemuai saat dirinya berkunjung ke Kampung Pulo, jatinegara, Jakarta Timur, Rabu ( 29/3/17).

Seperti diketahui, sebelum Anies Baswedan maju di Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 2014 sebelum akhirnya di reshuffle pada tahun 2016.

Saat debat yang diadakan di salah satu stasiun televisi swasta pada senin ( 27/3/17), Anies mendapatkan pemaparan yang telah diperolehnya berdasarkan penilaian dari para pengguna media sosial.

Didalam penilaian dari para pengguna media sosial itu, Anies disebut sebut cenderung santun. akan tetapi dirinya juga dianggap tidak berani untuk memecat bawahannya yang mana kinerjanya dianggap buruk.

Menanggapi penilai para pengguna media sosial itu, Anies kemudian berujar bahwa saat ini dirinya tengah berusaha untuk segera memecat Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok. ucapan yang telah dilontarkan oleh Anies ini dapat menunjukan bahwa dirinya sangat berkeyakinan untuk dapat menang mengalahkan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sementar itu, Djarot sangat yakin, dengan kerja nyata bersama dengan pasangannya, mayoritas warga Jakarta akan memilih dirinya dan Pak Ahok pada pemungutan suara yang akan diadakan. oleh karena itu, dirinya belum yakin Anies dapat memecat Ahok.

"Karena kami ini kan pelayan warga DKI, jadi yang akan menentukan biarkan warga. kenapa? karena bila warga tidak merasa puas dengan kinerja Basuki -Djarot, enggak puas ya harus putus kontrak. kami ini kan pelayan warga dan kontrak yang kami jalani lima tahun", kata Djarot.(Mydetikcom)

Dua kubu PPP beri dukungan, Djarot : kita mengharapkan kedua kubu bersatu kembali

Mydetikcom - Calon Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua, Djarot Saiful Hidayat mengaku dirinya sangat senang karena Partai Persatuan Pembangunan (PPP ) dari kubu Romahumurziy atau Romi dapat merapat untuk memberikan dukungan kepada dirinya dan kepada pasangannya, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok.

Dirinya juga menyampaikan rasa terima kasihnya karena Partai berlambang Ka'bah kubu Romi telah mendukung dirinya.

"Ya Alhamdulillah sekali kalau PPP Romi ingin merapat", ujar Djarot di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Selatan, Selasa ( 28/3/17).

Sebelumnya PPP kubu Djan Faridz sudah sejak awal memberikan dukungan kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok -Djarot Saiful Hidayat.kini dengan merapatnya kubu Partai PPP kubu Romi, Djarot sangat berharap dirinya dan Ahok dapat menyatukan kembali dualisme kepemimpinan di tubuh PPP.

"Kami menyatakan sangat berterima kasih sekali sehingga PPP Djan dan Romi kini menjadi satu. ini merupakan suatu awal yang baik dan akan membangun kembali tali silaturahim yang baik. kami sangat berharap dapat segera menyatukan berbagai macam persepsi yang saat ini sedang berkembang", kata Djarot.

DPW PPP DKI Jakarta dari kubu Romi telah berencana untuk segera mendeklarasikan dukungan mereka untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok-Djarot pada Minggu ( 26/3/17). namun karena adanya alasan teknis, Deklarasi dukungan tersebut sempat ditunda.

Meskipun sempat di tunda, Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, penundaan deklarasi tersebut tidak akan mempengaruhi ara dukungan partai itu kepada Ahok-Djarot. hal ini dikarenakan mereka telah memiliki alasan yang kuat untuk memberikan dukungan kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok-Djarot.

Dirinya juga memastikan bahwa deklarasi dukungan yang akan diberikan kepada Ahok-Djarot akan segera dilakukan di dalam waktu dekat ini. namun dirinya tidak memastikan kapan deklarasi itu akan diadakan.

"Waktu deklarasinya nanti akan dikabari supaya tidak ada missed jadwal", ujar Aziz, Senin ( 27/3/17).

Diketahui bahwa PPP kubu Romi merupakan salah satu partai politik yang mengusung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana Murni pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, pasangan Agus-Sylvia tidak lolos untuk memasuki putaran kedua Pilkada DKI 2017.

Sementara itu, partai PPP kubu Djan Faridz merupakan salah satu partai politik yang telah memberikan dukungan kepada Ahok-Djarot sejak di putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017.(Mydetikcom)

Rahmat : Saya sudah bosan dengan janji politisi dan tidak peduli dikafirkan.

Mydetikcom - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut dua, Djarot Saiful Hidayat, berkumpul dan bersilaturahim dengan para pelaku usaha mikro, kecil dan menenggah ( UMKM ) Jakarta Timur di kawasan Pasar Rebo, Senin ( 27/3/17).

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok - Djarot Saiful Hidayat merupakan pasangan yang di dukung oleh para pelaku UMKM tersebut.

Salah satu pelaku UMKM tersebut adalah Rahmad Hidayat yang juga merupakan pedagang alat tulis di kawasan Terminal Kampung Rambutan.

Dirinya kemudian menceritakan tentang rumahnya yang berada di kawasan Bungur yang juga akan terkena dampak dari pembangunan light rail transit ( LRT ).

"Saya ingin melapor ke pak Djarot mengenai rumah saya, supaya pak Djarot tahu bagaimana kondisi di lapangan. kami ini lagi was was akan di ganti rugi oleh pemprov atau tidak", ujar Rahmat.

Dirinya mengaku sangat setuju dengan proyek pembangunan LRT tersebut. dirinya hanya meminta diberikan kepastian mengenai ganti rugi atas rumah nya apabila nanti dihancurkan untuk proyek LRT.

Rahmat juga mengatakan, alasan dirinya memilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok - Djarot Saiful Hidayat juga dikarenakan karena pembangunan LRT itu.

"Kalau mau jujur, LRT itu bagaimana sejarahnya ? itu kan proyek yang ada di masa pemerintahan dia, ya baiknya dia yang melanjutkan proyek tersebut", ujar Rahmat.

Dirinya juga mengaku sudah sangat bosan dengan janji janji yang diberikan oleh politisi. dirinya memilih pasangan Ahok-Djarot karena menilai mereka sudah memberikan manfaat yang banyak bagi dia dan keluargannya.

Dirinya kemudian menceritakan ketika anak anaknya menerima Kartu Jakarta Pintar."Sampai adik saya pun yang meninggal di RSCM itu kami tidak dikenakan biaya sepersen pun", kata dia.

Dirinya juga mengakui keluarganya kerap di intimidasi para tetangganya karena dirinya memberikan dukungan kepada Ahok-Djarot.

Intimidasi itu terkait dengan kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan Ahok yang kini masih dipersidangkan. Rahmat mengaku dirinya tidak peduli dengan semua intimidasi yang dilakukan oleh para tetangganya.

Dirinya berharap Ahok-Djarot dapat kembali terpilih untuk memimpin Jakarta serta melanjutkan sejumlah program program mereka yang belum selesai. dirinya pun kemudian menyatakan akan bertekad untuk dapat memenangkan Ahok-Djarot di lingkungan rumahnya.

"Saya tidak peduli telah dikafirkan dan demi Allah saya itu tidak pernah dibayar. mau dirinya China atau apa, kita ini bersaudara. kita itu Indonesia, semua sama saja. kemenangan Ahok-Djarot waktu di Bungur di putaran pertama itu juha hasil kerja keras saya", ujar Rahmat.

Hal senada juga disampaikan oleh Wawan Setiawan yang juga merupakan pelaku UMKM di bidang transportasi karyawan.

Dirinya mengatakan, dia mendukung Ahok-Djarot karena merasa sangat terbantu dengan program program yang diberikan pemerintahannya selama ini. dirinya juga mengatakan, saat ini, Jakarta juga sudah semakin ramah dan berpihak kepada rakyat kecil.

"Seperti saya yang masih punya anak yang masih sekolah, biayanya itu dibantu dengan KJP, waktu istri saya meninggal di RS Polri, saya hanya menggunakan KJS, saya sangat bersyukur", ujar Wawan.

"Nah saya sangat berharap beliau mudah mudahan dapat kembali naik menjadi Gubernur an Wakil Gubernur", kata Wawan.

Selain Wawan dan Rahmat, juga terdapat seorang pedagang Asongan yang berada di kawasan terminal Kampun Rambutan, Fredy yang juga mengatakan hal senada. dirinya mengatakan dirinya sudah mendata sekitar 600 pedagang asongan yang memiliki KTO DKI Jakarta.

Dirinya juga mengatakan bahwa ke 600 pedagang itu telah sepakat untuk memberikan dukungan kepada pasangan Ahok-Djarot." Karena kami melihat Ahok-Djarot memliki kinerja yang sudah bagus dan sudah terbukti", ujar Fredy.(Mydetikcom)

Banyak jumpa Stiker paslon lain, Djarot : Masih calon saja sudah mengajari yang tidak baik.

Mydetikcom - Pondok pesantren Al-Wathoniyah yang berada di Klender, Jakarta Timur dikunjungi oleh calon Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua, Djarot Saiful Hidayat.

Selama diperjalanan menuju kedalam Pondok Pesantren Al-Wathoniyah itu, terlihat banyak sekali poster dan spanduk dari pasangan calon Gubernur dan Waki Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Sewaktu berada di gang lokasi Pondok Pesantren itu, terlihat tembok banyak tertempel stiker dan poster dari calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Tidak hanya itu, selain banyak ditemukan stiker dan poster Anies-Sandi. dapat juga di jumpai pada setiap gang yang terlihat banyak terpasang spanduk Anies-Sandi.

Melihat banyak nya spanduk, poster dan stiker yang banyak terpasang menuju pondok Pesantren itu, Djarot juga menegaskan bahwa pihaknya sudah menghimbau kepada relawan dan para pendukungnya untuk tidak memasangkan spanduk dan poster seperti calon yang lain.

"Itu kan tidak enak dilihat, itu bisa ngotor ngotori saja. kecuali kamu pasang di tempat kami sendiri, di rumah kamu sendiri, di pagar kamu sendiri, janganlah mengotori tempat lain. ini kan namanya belum jadi pemimpin masak kita sudah kasih contoh yang tidak baik kepada masyarakat", kata Djarot di Klender, Jakarta Timur, Minggu ( 26/3/17).

Meskipun ,sering menjumpai hal demikian sewaktu melakukan kampanye, Djarot mengaku dia dan pasangannya tidak mau asal menyebut bahwa atribut kampanye dari calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno itu telah mengotori lingkungan. hal itu semua menurutnya tergantung dari penilaian masyarakat.

Dirinya juga mengaku telah menghimbau para relawan dan tim kampanyenya untuk tidak melakukan pemasangan atribut kampanye sejak pengambilan no urut pemilihan di Kemayoran, Jakarta Barat.

"Yang kita harus tahu bahwa kita harus bisa menjaga keindahan Jakarta, janganlah pasang spanduk sembarangan. kalau ingin memasang spanduk di rumah kamu saja masing masing", kata Djarot.(Mydetikcom)

Sungguh terlalu, Ridho jebak paslon dukungan bapaknya.

Mydetikcom - Hari ini,pemberitaan dihebohkan dengan adanya penangkapan anak dari seorang Raja Dangdut, Rhoma Irama, Ridho Rhoma. disaat bapaknya sedang mendukung Anies sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dan Sandi sabagai Wakil Gubernur DKI jakarta melalui dukungan partainya. sayangnya kejadian ini mencoreng nama besar Rhoma. dirinya ditangkap sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu.

Ridho Rhoma ditangkap penyidik Reserse bidang Narkoba Polres Metro Barat. dirinya ditangkap karena positif menggunakan narkotika jenis sabu di kawasan Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Sabtu ( 25/3/17).berita penangkapan ini tentunya sangat mengagetkan jagad entertaiment.

Kasus narkotika yang banyak menjerat artis tidak terkecuali dunia pendidikan kian hari kian mengkhawatirkan. dimana tidak, disaat pemerintah mati matian menghabisi narkotika di Indonesia. malah narkotika semakin hari kian seperi makanan yang wajib dikonsumsi para pemakainya.

Mungkin masih teringat di benak kita, sewaktu debat paslon untuk putaran pertama, calon gubernur DKI Jakarta no urut dua, Ahok sempat mempertanyakan kebijakan yang dulu diambil oleh Anies Baswedan ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Khususnya ketika diminta oleh Kepala Badan Narkotika Nasional ( BNN ) Budi Waseso untuk dapat memasukan soal mengenai pencegahan narkoba kedalam kurikulum belajar.

Jadi sekarang, Jika prediksi Ahok benar, kini sudah saatnya mantan menteri Pendidikan telah menuai akibat kebijakan yang diambilnya sewaktu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.Anies juga pernah mengatakan bahwa kesalahan akan terus dapat terpelihara dengan baik apabila orang baik diam. maka benar, saat dirinya memilih untuk diam dan tidak mengambil keputusan, sekarang telah menjadikan orang membiarkan kejahatan pelan pelan muncul.

Sepertinya tuhan sedang menguji orang didalam kasus narkotika yang kini menjerat anak pentolan group Soneta itu. dalam penangkapannya, polisi seakan akan tidak main main untuk menghajar siapapun pemakai narkotika tak terkecuali Ridho Rhoma. penangkapan ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. kenapa pencegahan narkotika tidak dimasukan ke kurikulum belajar ?.

Penangkapan Ridho, barang bukti yang telah disita polisi lengkap dengan alat isap sabunya. polisi berhasil menemukan sabu seberat 0.7 gram beserta alat hisap jenis bong yang ditemukan di mobil Honda Civic yang ditumpangi Ridho. hasil juga membuktikan, urine Ridho positif ditemukan zat metamphetamine.

Lantas apa hubungan nya dengan Anies ? memang terbilang lebay kalau kita bicarakan. dimana tidak, peranan yang tidak langsung sewaktu Anies menjabat sebagai menteri tidak memasukan kurikulum anti narkoba didalam dunia pendidikan. terbukti, apa yang ditanam, maka akan segera menuai. ingat "Orang yang baik itu, diam dan mendiamkan",.(Mydetikcom)

Ahok : paslon kok jadi tukang fitnah

Mydetikcom - Basuki Thajaja Purnama atau Ahok, Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut pemilihan dua membantah dirinya telah meniru program OK-Otrip milik pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Diketahui sebelumnya pihak PT Transjakarta telah menyepakati nota kesepahaman dengan Koperasi Wahana Kalpika ( KWK ) untuk melakukan integrasi. angkot akan dipergunakan untuk mengumpan bagi bus Transjakarta.

"Itu benar benar mereka ( Anies - Sandi ) telah memfitnah, apa enggak ada program ya", ujar Ahok di Kawasan Koja, Jakarta Utara, Jumat ( 24/3/17).

Dirinya juga menjelaskan, integrasi antara moda transportasi massal yang satu dengan yang lainnya telah sesuai dengan undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan aturan itu, kata Ahok, semua bus dari yang kecil akan dihilangkan menjadi angkutan pengumpan.selain itu, lanjut Ahok, dirinya menjelaskan program integrasi Transjakarta dan KWK sudah direncanakan sejak tahun 2012 lalu.

"Pas dirinya belum ingin jadi gubernur saja, aturannya sudah keluar pada tahun 2012. jadi ini siapa yang nyontek siapa", kata Ahok.

Sebelumnya Anies Baswedan mengatakan bahwa program integrasi Transjakarta dengan KWK sangat mirip dengan idenya yang akan membuat angkutan umum massal di Jakarta terintegrasi.

"Ya kan warga Jakarta bisa menilai siapa yang pernah berbicara integrasi duluan siapa yang tidak, bedanya memang kami masih menjadi calon aja", kata Anies di Lebak Bulus Dalam II, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu ( 22/3/17).

Program Ok-Otrip merupakan milik Anies-Sandi. program tersebut mengintegrasi Transjakarta dengan angkutan kota. warga yang berada di di pelosol kampung yang ada di Jakarta akan dapat ke pusat kota dengan hanya membayar Rp 5 ribu saja.

Menurut Anies, ide integrasi tersebut agar para warga dapat beralih menggunakan angkutan umum massal. dengan di ikuti ide yang dirancang dirinya, kata Anies, telah menandakan jika programnya sangat bagus.

"Wong baru kampanye aja lawannya sudah mau meniru. coba saja dibayangkan, kami sih bersyukur karena pengakuan kebaikan sebuah gagasan itu dapat di kutip, di adopsi saat ditiru itu sebenarnya yang paling ekslusif", kata Anies.(Mydetikcom)

Babak baru, KPK tetapkan terdakwa baru dalam kasus E-KTP

Mydetikcom - Dalam kasus pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( E-KTP ) , Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) kembali menetapkan seorang tersangka.

Tersangka baru yang telah di tetapkan oleh KPK berinisial AA dan merupakan pihak swasta.

Dengan adanya penetapan ini, kini telah ada tiga tersangka di dalam kasus korupsi yang di duga telah merugikan negara sebesar Rp.2,3 triliun.

"Setelah ada ditetapkan dua orang sebagai tersangka dan telah mengajukan kedua oang tersebut sebagai terdakwa. KPK kini menemukan bukti permulaan baru yang cukup untuk menetapkan seseorang tersangka yaitu AA yang berasal dari swasta", kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat menyampaikan keterangannya di Gedung KPK, Kamis ( 23/3/17).

Irman dan Sugiharto merupakan kedua terdakwa didalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( E-KTP ).

Sugiharto merupakan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

Menurutnya, AA yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru diduga berperan aktif di dalam proses pengadaan barang dan jasa didalam proyek E-KTP.

Di dalam proses penganggaran E-KTP, AA diduga telah melakukan sejumlah pertemuan dengan terdakwa, sejumlah anggota DPR dan pejabat di linkungan Kemendagri untuk membahas proyek tersebut.

"Yang bersangkutan ini terkait dengan pemberian aliran dana kepada sejumlah pihak pada unsur banggar dan sejumlah pejabat Kemendagri", kata dia.

Sementara itu didalam proses pengadaan E-KTP ini, AA di duga telah kerap kali berhubungan dengan para terdakwa dan sejumlah pejabat lainnya di Kemendagri ser ta mengkoordinir Tim Fatmawati untuk kepentingan pemenangan tender E-KTP.

"Kemudian pada aliran dana pada sejumlah panitia bagian pengadaan", ujar Alex.

Di dalam kasus dugaan korupsi E-KTP ini, AA disangka telah melakukan pelanggaran pasal 2 ayat 1 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dalam Undang Undang nomor 20 tahun 2001, Juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.(Mydetikcom)

Remehkan undangan polisi, Sandi tidak akan pernah terima undangan kedua.

Mydetikcom - Sandiaga Uno, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan no urut pemilihan tiga telah diberikan undangan untuk mengklarifikasi terkait dengan laporan kasus dugaan penggelapan jual beli tanah di Tangerang yang melibatkan dirinya, Namun, Sandiaga tidak ingin memenuhi udangan yang diberikan karena terbentur dengan agenda kampanyenya.

Kesempatan untuk memberikan klarifikasi terkait dengan laporan kasus dugaan penggelapan itu saat ini telah selesai. hal itu di ungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden 

Prabowo Agro Yuwono. pihak kepolisian selanjutnya akan segera melakukan gelar perkara setelah mendengarkan keterangan dari para saksi saksi.

"Kita kan sudah mengundang untuk klarifikasi. kalau tidak bisa dimanfaatkan ya sudah. tidak ada undangan untuk klarifikasi kedua", ujar Agro di Mapolda Metro Jaya, Rabu (22/3/17).

Dirinya juga menjelaskan pemberian undangan untuk memberikan klarifikasi kepada Sandiaga Uno bukanlah sesuatu hal istimewa dan itu sudah menjadi SOP jika perkara masih di dalam tahap penyelidikan.

Selanjutnya polisi akan segera melakukan gelar perkara untuk dapat menentukan adda atau tidaknya unsur pidana didalam laporan tersebut. setelah kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka pihak kepolisian akan memanggil kembali Sandiaga Uno sebagai saksi terlapor.

"Kalau sudah naik ke tahap penyidikan, baru akan kembali kami panggil untuk diperiksa. resmi projustice, jadi nanti apabila tidak memenuhi unsur pidana, maka akan bisa dihentikan ( kasusnya)', ujar Agro.

Sementara menurut Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga, Sandiaga Uno, menuturkan bahwa pelaporan terhdap dirinya merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh oknum oknum untuk menjegalnya di Pikada DKI Jakarta ini.

"Sangat sayang sekali digunakan hanya untuk melakukan penjegalan oleh oknum yang dekat dengan kekuasaan, telah melakukan abuse of power, mempolitisasi perseteruan. mungkin karena berbeda pandangan politik terus menyeretnya ke Pilkada.relevansinya sama sekali tidak ada", ujar Sandi saat melakukan kampanye di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/17).

Dirinya juga di ketahui meminta agar pemanggilan terhadap dirinya dapat ditunda sampai selesai Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Dirinya bersama rekan kerjanya Andreas Tjahjadi telah dilaporkan oleh Fransiska Kumalawati Susilo atas dugaan telah melakukan pengelapan penjualan tanah di Kawasan Tangerang.Laporan dari pelapor telah diterima oleh polisi pada 8 Maret 2017.( Mydetikcom )

Saksi ahli : Ahok tidak melakukan penodaan agama.

Mydetikcom - Persidangan didalam kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Thajaja Purnama atau Ahok akan kembali di laksanakan pada Rabu ( 29/3/17) mendatang.

Saksi ahli akan kembali dihadirkan pada sidang pekan depan oleh Penasihat hukum dari Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika-BTP.

"Kami akan menyampaikan minimal menghadirkan enam orang saksi. kaena sidang dipastikan akan sampai pada jam 12 malam", kata anggota tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika-BTP, I Wayan Sudarta kepada sejumlah wartawan di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa ( 21/3/17) malam.

Adapun ke enam orang saksi ahli yang akan dihadirkan terdiri dari tiga orang ahli yang telah diperiksa oleh tim penyidik dan keterangannya telah ada di Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) sedangkan tiga orang lainnya tidak ada di BAP.

Ketiga orang yang keterangannya telah ada di Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) adalah Prof Dr Bambang Kaswanti Purwo dari saksi ahli bahasa, Risma Permana Deli sebagai saksi ahli sosiologi serta Noor Aziz Said sebagai saksi ahli hukum pidana.

Sementara pada persidangan pekan depan , penasihat hukum Ahok masih merahasiakan ahli yang belum di BAP.

"Saksi ahli yang akan dihadirkan didalam persidangan akan di fokuskan pada ahli agama, ahli hukum pidana dan ahli bahasa", kata Wayan.

Penasihat Ahok telah menghadirkan sebanyak 4 orang saksi ahli untuk menyampaikan kerterangannya di dalam persidangan selama ini.

Saksi ahli yang dihadirkan di dalam persidangan diantaranya adalah ahli hukum piddana Edward Omar Sharif Hiariej yang berasal dari Universitas Gahjah Mada ( UGM ) serta C Djisman Samosir yang merupakan ahli dari Universitas Parahyangan.

Kemudian dua orang saksi ahli lainnya adalah ahli agama Islam dari IAIN Raden Intan dan Ahmad Ishomuddin serta ahli bahasa yang berasal dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia ( UI ) Rahyu Surtiati.

Didalam persidangan yang berlangsung, Ahli bahasa dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia ( UI ) Rahayu Surtiati mengatakan pada pidato yang disampaikan oleh Ahok kepada warga kepulauan Seribu tidak ada unsur kebencian dan tindakan untuk mengolok olok agama Islam.

"Saya telah lama sekali ( menonton video pidato Ahok ) dari November tahun lalu. secara umum saya tidak melihat adanya ketegangan, tidak ada marah marah, serta tidak ada mengolok olok", kata Rahayu didalam persidangan.

Rahayu menilai, Ahok hanya menyampaikan pidatonya dengan sikap tegap dan serius. kemudian ahok juga menyampaikan sesuatu ujaran ujaran yang mampu membuat warga yang hadir di lokasi itu dapat tertawa dan bertepuk tangan.

"Kalau yang ada di BAP saya, pembicara pidato menyampaikan dengan nada penuh semangat dan sangat santai", ujar Rahayu.

Kemudian Tim penasehat hukum juga mempertanyakan intonansi saat Ahok menyampaikan pidato.

"Hanya terlihat ada intonansi naik ketika bertanya dan ada intonansi turun ketika beliau mengakhiri kalimat", ujar Rahayu.(Mydetikcom)

Semakin canggih, istilah suap jadi Paketan dan Undangan

Mydetikcom - Terdapat istilah tertentu untuk mengganti penyebutan uang suap. hal itu di ungkapkan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno.

Istilah baru itu telah di gunakan untuk dapat menyamarkan uang suap yang diperoleh dari Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair.

Hal itu terungkap setelah dipersiangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta,Senin ( 20/3/17). Handang Soekarno dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi untuk terdakwa Rajamohanan.

"Saya itu tidak bermaksud apa apa, tapi yang saya maksud itu artinya uang", kata Handang kepada Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Selain Handang, didalam persidangan, Jaksa KPK juga turut menghadirkan ajudan Direktur Jenderal Pajak, Andreas Setiawan, sebagai saksi.

Didalam kasus korupsi ini, uang yang telah diterima oleh Handang adalah sebesar Rp.1.9 miliar yang mana uang ini rencananya akan diberikan sebagian kepada Andreas.

Didalam persidangan, Jaksa KPK juga menunjukan barang bukti berupa salinan percakapan Handang dan Andreas melalui aplikasi jejaring sosial Whatsapp. didalam percakapan itu, Handang dan Andreas diketahui menggunakan istilah Paketan dan Undagan dalam istilah uang suap.

"Karena itu Pak Handang menjanjikan pinjaman uang, tapi saya sendiri tidak ingat kenapa pakai istilah itu", ujar Andreas.

Kepada Jaksa KPK, Hamdang mengakui bahwa uang suap diganti penggunaan istilahnya menjadi paketan dan undangan untuk menyamarkan istilah penyebutan uang. namun dirinya juga mengaku tidak memiliki motif motif tertentu.

"Saya cuma kasih tahu saya mau ambil undangan. saya juga menyamarkan dengan undangan. saya kira dia ( Andreas ) sudah mengerti maksudnya itu", kata Handang.

Didalam kasus ini, Diketahui Rajamohanan telah ditangkap bersama dengan Handang Soekarno ketika terjadi transaksi suap di kediaman Mohan di Pringhill Golf Residence, Pademangan Timur, Jakarta.

Keduanya telah ditangkap terkait dengan dugaan suap senilai Rp.6 miliar. uang suap tersebut di duga untuk dapat mengelapkan kewajiban pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia senilai Rp.78 miliar.

Sewaktu tertangkapnya dalam operasi tangkap tangan, KPK telah berhasil mengamankan uang senilai USD 148.500 atau sekitar Rp.1.9 miliar.

Uang yang tertangkap KPK tersebut merupakan uang tahap pertama dari keseluruhan sebesar Rp.6 miliar yang akan diberikan Rjamohanan kepada Handang.(Mydetikcom)

Punya kenderaan tapi belum bayar pajak? siap-siap, BPRD akan gelar razia

Mydetikcom - Tercatat sebanyak 3.8 juta kenderaan yang ada di Jakarta telah menunggak pajak. data ini merupakan data yang tercatat di Badan Pajak dan Restribusi Daerah ( BPRD ) pada tahun perpajakan 2017.

Dengan berdasarkan data itu, Pihak BPRD akan bekerjasama dengan Kepolisian berencana akan menggelar razia bersama.

"Ada sekitar 3.2 juta kenderaan roda dua yang ada di Belum Daftar Ulang ( BDU ) serta sebanyak 600 ribu kenderaan roda empat", kata Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Budiyanto didalam keterangan resminya, Minggu ( 19/3/17).

Didalam rapat yang diadakan oleh BPRD bersama dengan kepolisian pada Jumat ( 17/3/17). telah diputuskan akan mengelar razia untuk dapat mengumpulkan pajak yang tertunggak.

DIrinya mengatakan dengan adanya razia ini, akan dapat memberikan efek jera sehingga para pemilik kenderaan bermotor dapat segera menyelesaikan pajak kenderaannya.

"Razia bersama akan dilakukan sekitar pada akhir April atau pada bulan Mei 2017, nanti akan dilihat perkembangan situasinya", ujarnya.

Razia gabungan yang akan digelar selain melibatkan Badan Pajak dan Restribusi Daerah (BPRD) juga akan dibantu oleh Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) serta dari kepolisian.

Sebelum akan di gelarnya pelaksanaan razia, pihak Badan Pajak dan Restribusi Daerah ( BPRD ) akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyrakat.

Di dalam peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 2 tahun 2015 tentang Pajak Kenderaan bermotor, untuk tarif pajak tahunan kenderaan pribadi adalah sebesar 2 persen dari harga kenderaan itu sendiri.

Pajak progresif juga diberlakukan dengan penambahan sebesar 0.5 persen bagi pemilik masyrakat yang memiliki kenderaan kedua dan seterusnya. (Mydetikcom)

Dilaporkan ke MKD, fraksi Golkar bela Setya Novanto

Mydetikcom - Semua Fraksi dari partai Golkar yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI akan membela Ketua Umumnya Setya Novanto yang telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD ) terkait dengan dugaan korupsi pengadaan E-KTP.

Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham mengatakan bahwa Setya Novanto telah memberikan semua penjelasan kepada partai bahwa dirinya bersih dan tidak terlibat di dalam kasus dugaan korupsi E-KTP.

"Tentunya bagaimanapun juga karena Pak Ketua Umum sudah memberikan semua penjelasan secara utuh, kita sangat percaya dengan Ketua Umum", kata Idrus di Kantor DPP partai Golkar, Jakarta, Jumat ( 17/3/17).

Dirinya juga mengatakan bahwa partai Golkar akan meminta kepada tiga anggotanya yang ada di MKD untuk membela Setya Novanto.

"Ya sudah pastilah ( dibela ), karena kita menganggap Ketua Umum itu merupakan simbol dari partai. apapun langkah orang dan pastinya akan kita hadapi juga dengan baik, tentunya bukan dengan keributan ( berantem )", ujar Idrus.

Setya Novanto diketahui telah dilaporkan oleh Koordinator Mayarakat Anti Korupsi ( MAKI ), Boyamin Saiman ke Mahkamah Kehormatan DPR RI.

Boyamin Saiman melaporkan Setya Novanto karena di duga telah melakukan kebohongan di hadapan publik.

Saat dilakukan wawancara, dirinya mengaku tidak pernah bertemu dengan nama nama yang ada di dalam surat dakwaan di dalam persidangan kasus dugaan korupsi E-KTP yakni Andi Agustinus, Sugiharto serta Irman.

Pelapor mengakui bahwa dirinya memiliki bukti foto adanya pertemuan antara Setya Novanto dengan ketiga terdakwa didalam kasus dugaan korupsi E-KTP tersebut. Boyamin mengakui bahwa foto tersebut merupakan foto yang didapatkannya dari dokumen resmi Kementerian Dalam Negeri.

Boyamin menambahkan, aksi melaporkan Ketua Umum partai Golkar tersebut dilakukannya bukan karena dirinya ingin mencampuri proses hukum yang telah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Pelaporan ini, lanjut Boyamin, karena dirinya menyoroti tindakan tidak terpuji dari Setya Novanto yang sebagai Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI  telah melakukan pembohongan di hadapan publik.(Mydetikcom)

Ke Penang, Menlu blusukan ke Ladang

Mydetikcom - Berkunjung ke Penang, Malaysia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan blusukan ke Ladang Pelam, KLK Berhad untuk dapat bertemu dengan para tenaga kerja Indonesia serta para pekerja lainnya.

Untuk mencapai ladang tersebut, waktu yang ditempuh Menteri Luar Negeri kurang lebih 1 jam 20 menit melalui perjalanan darat dari penang. di ladang kelapa sawit, karet dan pabrik pengolahan minya kelapa sawit tersebut terdapat lebih dari 200 tenaga kerja Indonesia ( TKI ) yang di kelola oleh perusahaan tersebut.

Di perusahaan tersebut hanya terlihat di dominasi oleh TKI pria saja yang merupakan 80 persen dari total keseluruhan pekerja yang dimiliki ladang tersebut.

Berdasarkan pengamatan, perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit, karet dan pengolahan minyak kelapa sawit tersebut telah mempekerjakan para kekerja dengan sangat profesional dan baik dan telah sesuai dengan standart ISO 9002 untuk semua proses baik dari proses perekrutan pekerja, pemberian upah, proses perladangan, tempat tinggal, alat transportasi hingga proses produksi diberikan semua kepada para pekerja Indonesia.

Didalam kata sambutannya, Menteri Luar Negeri juga menyampaikan salam dari Presiden RI Joko Widodo bagi seluruh warga negara Indonesia yang bekerja di ladang tersebut.

"Sekiranya seluruh pekerja dapat bekerja dengan sebaik baiknya di Malaysia dan dapat kembali ke Indonesia untuk dapat bersama sama membangun negeri", ujar Menlu Retno melalui keterangan tertulisnya, Rabu ( 15/3/17 ).

Selain itu, Retno juga menyampaikan bahwa salah satu dari tugas pemerintah Indonesia adalah memberikan pelayanan serta perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia yang bekerja di berbagai sektor di luar negero, dan yang menjadi salah satu prioritas utama adalah pembangunan nasional.

Di dalam sesi dialog, dirinya juga menekankan kepada seluruh warga negara Indonesia pentingnya untuk dapat mengikuti semua prosedur bekerja yang sesuai dengan undang undang serta peraturan yang berlaku di negara Malaysia termasuk didalam memahami isi kontrak kerja dan memiliki salinan paspor serta ijin kerja yang berlaku.

Didalam sesi dialog tersebut, terlihat para pekerja yang rata rata berasal dari Lombok. mereka menyampaikan unek unek dan keluhan mengenai adanya praktik pungutan liar yang terjadi di Lombok sebeljum mereka diberangkatkan ke Penang.

Keluhan yang disampaikan oleh para pekerja tersebut. Direktur PWNI BHI dan Muhammad Iqbal yang juga berasal dari Lombok langsung membahas permasalahan tersebut pada saat sesi dialog khusu dengan mengunakan bahasa daerah Lombok.

Acara kemudian ditutup dengan ramah tamah beserta dengan para pekerja dan rombongan Menlu yang terdiri dari Konjen RI Penang dan para Pelaksana Fungsi Konsuler KBRI Kuala Lumpr dan KJRI Penang.

Retno melakukan kunjungan ke Penang dan Johor Baru dari 15 hingga 17 Maret 2017 mendatang.

Kunjungan ke dua daerah tersebut merupakan rangkaian untuk meningkatkan kerjasama dengan negara Malaysia terkait dengan penguatan perlindungan dan pelayanan warga negara Indonesia yang ada disana.

Di malaysia sendiri, KBRI mencatat sedikitnya trdapat 1.4 juta warga negara Indonesia yang secara resmi bekerja di Malaysia. dimana sekitar 80 ribu warga negara Indonesia yang tinggal di Penang dan di Johor baru sekitar 347 ribu warga negara.(Mydetikcom)

Mabuk, teriak " Hidup Ahok ". Iwan dipermak tetangga

Mydetikcom - Pihak kepolisian masih melakukan pengejaran dan memburu dua orang pelaku pemukulan terhadap Iwan ( 44 ) yang merupakan salah satu pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dengan no urut pemilihan dua, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok- Djarot Saiful Hidayat.

"Masih terus kita kejar sampai sekarang ini, masih kita kejar, belum ditemukan", kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Andi Adnan saat dihubungi, Rabu ( 15/3/17).

Pihak kepolisian baru mengamankan salah satu dari tiga pelaku pemukulan yang diketahui bernama Pendi ( 26 ). Kasat Reskrim mengatakan dua pelaku masih dalam pengejaran dan telah DPO. kedua identitas pelaku bernama Topan ( 30 ) dan Angga ( 23 ). saat dilakukan pencarian, pelaku telah kabur dari rumah mereka. Andi tidak mengetahui apakah kedua pelaku pemukulan tersebut masih berada di Jakarta atau sudah berada diluar Jakarta.

"Sampai di luar kota Jakarta akan kita cari. kita sudah mendatangi keluarganya", katanya.

Iwan, seorang relawan Ahok_Djarot diketahui telah dikeroyok oleh tiga orang yang masih tetangganya di Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Senin ( 13/3/17) malam.

Pada mula pemukulan, Iwan bersama dengan dua orang temannya sedang minum alkohol hingga pukul 23.00 wib. saat dirinya pulang, dirinya yang masih dipengaruhi minuman beralkohol meneriakkan "Hidup Ahok" hingga membuat salah seorang warga bernama Nena Zaenab ( 58 ) kaget.

Zaenab yang merasa kaget mendengar teriakan dari Iwan spontan memakinya dan dari makiannya itu dibalas oleh Iwan. Anak Zaenab, Idam Topan yang mendengar balasan dari Iwan tidak terima ibunya dimaki.

Idam kemudian bersama dengan dua orang temannya, Ruby Pegi Prima alias Pendi dan Angga kemudian memukuli Iwan yang dalam keadaan mabuk. Pemukulan itu sebelumnya sempat di lerai oleh masyarakat setempat.

Namun, Ketiga pelaku pemukulan juga tidak merasa puas melakukan pemukulan terhadap Iwan kemudian kembali mencari Iwan serta kemudian memukuli nya lagi. akibat pengeroyokan tu, Iwan kemudian dirawat di Rumah Sakit Tarakan.(Mydetikcom)

Benarkah Haji Lulung seorang pembelot partai ???

Mydetikcom - Abraham Lunggana atau dikenal dengan Haji Lulung resmi dipecat sebagai Ketua Dewan Pemimpin Wilayah Partai Persatuan Pembangunan ( DPW PPP ) DKI Jakarta, Senin ( 13/1/17).

Menurut Djan Faridz, Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta menegaskan Haji Lulung dipecat karena tidak patuh atau membelot terhadap perintah tertinggi partai PPP. haji Lulung dipecat setelah dirinya memimpin deklarasi bentuk dukungan untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Minggu ( 12/3/17).

"Sudah sejak Senin hari ini, Haji Lulung beserta sejumlah anggota yang ada di Fraksi PPP DPRD DKI bukan lagi merupakan kader PPP. secara resmi DPP PPP akan menyiarkan keputusan pemecatan itu pada Senin malam ", tegas Djan Faridz, Senin ( 13/3/17).

Dirinya juga menegaskan didalam pemecatan terhadap Haji Lulung ini dilakukan bukan sewenang wenang dan justru merupakan langkah terakhir yang telah diputuskan oleh DPP PPP.

Sebab, DPP PPP diketahui telah memberikan tiga kali surat peringatan kepada Haji Lulung agar dapat patuh terhadap institusi tertinggi partai yang telah memutuskan untuk mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua, Ahok-Djarot.

"Haji Lulung sebelumnya telah tiga kali diberikan surat peringatan, akan tetapi dia tetap memaksakan diri mendeklarasikan dukungan untuk memilih pasangan kandidat lainnya.DPP PPP sebelumnya telah memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Ahok-Djarot", terangnya.

Sehari sebelumnya, Minggu ( 12/3/17) Haji Lulung memaksakan dirinya untuk mendeklarasikan DPW PPP DKI Jakarta untuk mendukung pasangan Anies-Sandi.

Dirinya mengatakan bahwa pilihannya itu mewakili keinginan massa serta telah diputuskan melalui mekanisme yang sah dari PPP.

Menurut Haji Lulung, dirinya memang telah lama minta agar dirinya dipecat oleh Djan Faridz.

"Kalau dipecat memang saya sudah lama minta dipecat. saya sudah lama dipecat oleh Romi, sudah lama minta dipecat sama Djan Faridz", lata Lulung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin ( 13/3/17).

Namun dirinya mengakui bahwa dirinya selalu ditolak oleh Djan."Djan Faridz bilang 'Sudah, jangan dech, nanti saja lah", ujar Lulung.

Dirinya juga mengakui ingin dipecat oleh Djan Faridz karena dirinya tidak bisa mengikuti keputusan partai. walau pun demikian dirinya mengaku tetap menghormati keputusan dari partai.

"Ya kan seperti teman teman tahu juga, saya tidak bisa mengikuti keputusan dari partai. saya ilang saya menghormati keputusan dari partai", ujar Lulung.(Mydetikcom )

Masa jabatan akan berakhir, DPR diminta segera melaksanakan uji kelayakan dan kepatuhan calon anggota KPU dan Bawaslu baru

Mydetikcom - Tanggal 12 April 2017 adalah terakhir masa jabatan anggota KPU ( Komisi Pemilihan Umum ) dan Bawaslu ( Badan Pengawas Pemilu ) periode 2012-2017. namun Komisi II DPR RI masih belum juga melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022.

"Padahal telah ada 14 calon anggota KPU dan 10 nama Calon anggota Bawaslu periode 2017-2022 yang telah diserahkan oleh Presiden Jokowi kepada DPR RI pada pertengahan Februari 2017 yang lalu", kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi ( Perludem ) Titi Anggraini melalui keterangan tertulis, Jumat ( 10/3/17).

Dirinya juga menambahkan, mengingat telah banyaknya agenda politik dan pemilu yang akan dihadapi, Komisi II DPR RI seharusnya sudah segera melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu.

Hal ini di karenakan adanya transisi dan keberlanjutan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) dan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) yang merupakan salah satu kunci sukses dan tantangan agar pemilu pada 2019 yang akan diselengarakan secara serentak untuk pertama kalinya berjalan dengan jujur dan adil serta demokratis.

Karena hal itulah Komisi II DPR harus menjadikan uji kalayakan dan kepatutan ini menjadi satu prioritas yang paling utama untuk segera diselesaikan.

Jika tidak, maka anggota KPU an Bawaslu periode 2017-2022 akan mengalami kesulitan di dalam hal transisi bila proses uji kelayakan dan kepatutan dinilai sangat berhimpitan dengan tenggat waktu berakhirnya masa jabatan anggota KPU dan bawaslu periode 2012-2017 pada 12 April 2017 mendatang.

"Apalagi secara teknis tidak ada hal yang akan menghambat Komisi II DPR RI untuk dapat segera melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon anggota KPU dan Bawaslu", lanjut dia.(Mydetikcom)

Fahri : KPK hanya dapat merusak nama baik seseorang

Mydetikcom - Fahri Hamzah yang merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI mempertanyakan kepada KPK mengenai keterlibatan Ketua DPR Setya Novanto di dalam kasus dugaan korupsi E-KTP sebagaimana yang telah disebutkan oleh Jaksa KPK didalam persidangan.

Menurutnya, dari surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa KPK, KPK belum bisa membuktikan apakah Novanto telah turut menerima aliran dana korupsi dalam kasus E-KTP. Novanto disebut sebut sebagai orang yang merencanakan mega proyek tersebut.

"Setiap lembaga negara yang berencana menggunakan uang negara sepersepun, itu telah dibahas bersama di DPR dan di DPR juga telah melakukan rapat resmi dan lobi. dan lobi itu hal yang biasa", kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat ( 10/3/17) malam.

Hal itu, menurut Fahri akan membuat nama baik seseorang itu menjadi rusak. pasalnya tanpa disertai dengan bukti yang kuat, seseorang tersebut sudah disebut berulang kali namanya di dalam persidangan. apalagi sebelum persidangan dimulai, telah ada berkas dakwaan yang telah bocor.

Menurut nya, hal itu dapat menunjukan bila KPK tidak bisa bertanggung jawab. padahal nama seseorang yang telah terlibat kasus hukum namun belum dapat disertai dengan bukti yang kuat semestinya harus disimpan dengan baik untuk menjaga keamanan proses penyidikan.

"Dari dulu ngakunya KPK sudah memiliki bukti. Tapi berkaca dari kasus kasus terdahulu, yang ditangkap akhirnya hanya cuma satu dua orang saja", lanjut Fahri.

Sebelumnya Ketua DPR RI Setya Novanto disebut sebut telah menerima fee di dalam kasus korupsi E-KTP.

Didalam dakwaan yang telah dibacakan, bagi kedua tersangka kasus korupsi E-KTP, Setya Novanto disebut sebut memiliki peran penting di dalam mengatur besaran anggaran pengadaan E-KTP yang mencapai Rp.5.9 triliun.

Setelah itu, juru bicara KPK Febri Diansyah kemudian menjelaskan dakwaan yang dibacakan jaksa KPK tersebut hanya untuk menjelaskan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh kedua terdakwa.

Kedua orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka diantaranya yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Imran dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto.(Mydetikcom)

Penasaran siapa saja penerima dana kasus E-KTP ? berikut nama namanya.

Mydetikcom - Didalam sidang kasus dakwaan kasus korupsi E-KTP telah banyak memunculkan nama nama besar didalam surat dakwaan.

Puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 disebut sebut menerima aliran dana dari mega proyek E-KTP.

Didalam kasus ini terdapat dua orang yang telah dijadikan tersangka diantaranya Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto dan Irman, Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dakwaan telah dibcakan di Pengadilan Tindak Pidano Korupsi pada Kamis ( 9/3/17).

Diketahui sekitar bulan Juli hingga Agustus 2010. DPR RI telah mulai melakukan pembahasan RAPBN TA 2011. salah satu agenda pembahasannya adalah anggaran proyek E-KTP.

Pelaksana Proyek Andi Agustinus alias Andi Narogong telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR RI.

Setelah itu, kemudian disetujui anggaran untuk pengadaan E-KTP sebesar Rp 5.9 triliun dengan catatan Andi diwajibkan memberikan fee kepada beberapa anggota DPR RI dan sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Akhirnya disepakati sekitar 51 persen dari total anggaran yang akan digunakan untuk proyek. sementara sekitar 49 persen dana tersebut merupakan dana yang harus dibagi bagikan ke Kemendagri, Sejumlah Anggota DPR RI dan keuntungan pihak pelaksana pekerjaan atau rekanan DPR.

Irman di dalam kasus E-KTP ini didakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.2.371.250.00, 6.000 Dollar Singapura serta 877.700 Dollar AS.

Sementara Sugiharto di dalam kasus tersebut didakwa memperkaya diri sebesar 3.473.830 Dollar As.

Selain telah memperkaya diri sendiri. para terdakwa didalam kasus E-KTP ini juga telah memperkaya orang lain diantaranya :

• Ganawan Fauzi ( Menteri Dalam Negeri ) sebesar 4.500.000 Dollar AS dan Rp.50 juta.
• Diah Anggraini ( Sekretaris Jenderal Kemendagri ) sebanyak 2.700.000 Dollar AS dan Rp.22.5 juta.
• Drajat Wisnu Setyawan ( Ketua Panitia pengadaan E-KTP ) sebesar 615.000 Dollar As dan Rp.25 Juta.
• Enam orang anggota panitia lelang yang masing masing menerima dana sebesar 50.000 Dollar AS.
• Husni Fahmi sebesar 150.000 Dollar AS dan Rp.30 juta.
• Anas Urbaningrum sebesar 5.500.000 Dollar AS.
• Melcias Marchus Mekeng ( Ketua Banggar DPR ) sebesar 1.400.000 Dollar AS.
• Olly Dondokambey sebesar 1.200.000 Dollar AS.
• Tamsil Lindrung sebesar 700.000 Dollar AS.
• Mirwan Amir sebesar 1.200.000 Dollar AS.
• Arief Wibowo sebesar 108.000 Dollar AS.
• Chaeruman Harahap sebesar 584.000 Dollar AS dan Rp.26 miliar.
• Ganjar Pranowo sebesar 520.000 Dollar AS.
• Agun Gunandjar Sudarsa ( Anggoa Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI ) sebesar 1.047.000 Dollar AS.
• Mustoko Weni sebesar 408.000 Dollar AS.
• Ignatius Mulyono sebesar 258.000 Dollar AS.
• Taufik Effendi sebesar 103.000 Dollar AS.
• Teguh Djuwarno sebesar 167.000 Dollar AS.
• Miryam S Haryani sebesar 23.000 Dollar AS.
• Rindoko, NU'man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jazuli Juwaini, Jamal Aziz ( Kapoksi pada Komisi II DPR RI ) masing masing sebesar 37.000 Dollar AS.
• Markus Nari sebesar Rp.4 miliar dan 13.000 Dollar AS.
• Yasona Laoly sebesar 84.000 Dollar AS.
• Khatibul Umam Wiranu sebesar 400.000 Dollar AS.
• M Jafar Hapsah sebesar 100.000 Dollar AS.
• Ade Komarudin sebesar 100.000 Dollar AS.
• Agus Iswanto, Abraham Mose, Andra Agusalam dan Darma Mapangara ( Direksi PT LEN Industri ) masing masing sebesar Rp.1 miliar.
• Wahyudin Bagenda ( Direktur PT LEN Industri ) sebesar Rp.2 miliar.
• Marzuki Ali sebesar Rp.20 miliar.
• Johanes Marliem sebesar 14.880.000 Dollar AS dan Rp.25 miliar.
• Sebanyak 37 orang anggota dari Komisi II yang keseluruhannya sebesar 556.000 Dollar AS. masing amasing anggota mendapatkan sekitar 13.000 -18.000 Dollar AS.
• Beberapa anggota tim Fatmawai, yatitu Eko Purwoko, Jimmy Iskandar Tedjasusila Als Bobby, Benny Akhir, Wahyu Setyo dan Kurniawan masing masing sebesar Rp.60 juta.
• Manajemen bersama Konsorsium PNRI sebesar Rp.137 miliar.
• Perum PNRI sebesar Rp.107 miliar.
• PT Sandipala Artha Putra sebesar 145 miliar.
• PT Mega Lestari Unggul ( Holding company PT Sandipala Artha Putra ) sebesar Rp.148 miliar.
• PT LEN Industri sebesar Rp.20 miliar.
• PT Sucofindo sebesar Rp.8 miliar.
• PT Quadra Solution sebesar Rp.127 miliar.(Mydetikcom)

Hasil survei TII, DPR merupakan lembaga terkorup

Mydetikcom - Hasil survey dari Transparency International Indonesia ( TII ) dinilai oleh Partai Amanat Nasional ( PAN ) sebagai bahan untuk melakukan intropeksi. didalam Survei yang dilakukan Transparency International Indonesia menyatakan bahwa DPR adalah sebagai lembaga terkorup saat ini menurut persepdi warga negara Republik Indonesia.

"Kalau baru persepsi kan susah juga untuk membenarkan, kan belum tentu di benarkan berdasarkan fakta yang ada. kalau masyarakat sudah menganggap sepertinya itu ya kita harus terima. itu dapat dijadikan cambuk buat kita, bisa jadi bahan untuk intropeksi", ujar Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional ( PAN ) Yandri Susanto saat dihubungi, Rabu ( 8/3/17).

Dirinya juga mengatakan bahwa terdapat segelintir anggota yang ada di DPR terlibat korupsi saat ini. menurutnya, masih banyak sekali anggota DPR yang masih berintegritas.

"Mungkin saat ini masyarakat hanya melihat dari 560 tidak sampai 10 persen. periode sekarang ini juga tidak sampai 10 orang. kalau memang ada satu orang terlibat langsung di generalisir. kalau menginginkan fair lihat berapa orang yang baik donk, masih lebih banyak dari yang korupsi", tegas Yandri.

Secara umum, Dirinya sangat menghargai penilaian dari masyarakat RI. hasil survey Transparency International Indonesia dapat menjadi pegangan DPR ke depannya untuk semakin berbenah diri.

"Kami sangat menghargai persepsi seperti itu. sekali lagi itu sebgai bahan atau menjadi pegangan agar ke depan nya DPR merupakan terjemahan sebagai wakil seluruh rakyat. di harapkan juga ke depannya masyrakat tidak generalisir keburukan dari seseorang", tutupnya.

Survei yang dilakukan Global Corruption Barometer ( GCB ) yang telah disusun oleh Transparency International Indonesia ( TII ) itu memperlihatkan 65 % masyarakat Indonesia telah menganggap level korupsi telah meningkat dalam 12 bulan terakhir.

Hasilnya telah menunjukan sebagian besar masyrakat Indonesia telah menetapkan DPR di urutan pertama lembaga negara yang dianggap paling korup, di ikuti dengan birokrasi pemerintah dan DPRD.(Mydetikcom )

Postingan Jupe Di Instagram, Jupe Menagih janji Ahok. Janji Apa?

Mydetikcom-- Jakarta- Pelantun Belah Duren Yakni Julia Perez (Jupe) yang diketahui kini tengah mengalami sakit kanker Serviks Stadium IV itu, kini menyuarakan suaranya, Berbarengan dengan kasus Pergelaran kasus sidang lanjutan Ahok yang baru saja digelar pada (07/03/2017) mengenai Kasus Penodaan Agama itu.

Jupe diketahui membuat postingan di akun instragramnya yang menanggapi serta menagih janji Pak Ahok sepanjang dirinya masih hidup.

Dirinya Diketahui menagih Janji Atas pembangunan bekas Rumah Sakit Sumber Waras. janji Ahok  yang sebelummnya dipajang disalah satu media cetak itu kini diposting di Akun Instagrammnya.

Pada Akun Instagrammnya Jupe Menuliskan "Pak Ahok Selagi Jupe Masih hidup, Jue akan mengih Rumah Sakit ini berdiri tegak, jarena tugasnya Jupe Yaitu Memastikan Bapak Ngak Omdo dan sebagian dari Pasien Kanker juga Merasa Bapak benar- Benar Perhatian kepada Kami, Pak Tolong Bapak harus menang supaya Rumah Sakit  ini benar -benar bisa terwujud,Amin". 

Jupe yang kini menderita Sakit Kanker itu memberikan suaranya dengan mengkritis mutu pelayanan dari rumah sakit. dirinya beharap juga adanya pelayanan yang lebih baik bagi para pasien BPJS. dimana diharapkan adanya perlakuan yang sama adil. 

mantan Istri dari Pemain Sepak Bola Gaston castano itu mengatakan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh pak Ahok dapat segera direalisasikan.

Jupe juga menambahkan Bahwa dirinya sebenarnya tidak terlalu di politik, namun karena suaranya masih didengar maka insya allah dapat bermamfaat, semoga juga tweet dari Jupe ini benar-benar bisa Bapak Wujudkan, Karena kami adalah orang-orang yang sedang berjuang dalam hidup untuk menghadi cobaan. dan tentunya kami berharap ada banyak kemajuan dari Rumah sakit di Indonesia, yang tidak hanya dari segi tempat tapi juga dari alat-alat medis serta para dokternya juga, 

kemudian dirinya juga menyampaikan agar BPJS dapat betindak adil dan merakyat. Okay Semangat terus Pak Ahok dan bila Tuhan berkehendak Tidak ada yang tidak mungkin, Cahyoo Cemungut.

Dan dalam Postingan tersebut, diketahui banyak yang juga ikut mendukung Jupe dan Ikut turut mendoakan Kesembuhan Dirinya.