Ujian Nasional 2017 akan dihapus. Apakah Benar?

Mydetikcom. Jumat (25/11/2016). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy akan menangguhkan Ujian Nasional (UN) pada 2017. Meski belum ada keputusan yang pasti, rencana ini akan memberikan efek besar bagi pendidikan Indonesia dan kompetensi dasar anak.

Koordinator Bidang Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), A. Nailul Faruq, mengaku telah mendengar keputusan Mendikbud terkait penghapusan UN. Namun, hal ini masih dalam proses pengkajian, untuk melihat sisi positif dan negatifnya Ujian Nasional.

Dan ketika ditemui di kantor Kemendikbud, Jakarta,Muhadjir mengatakan "Sudah tuntas kajiannya dan kami rencana (UN) dimoratorium. Sudah diajukan ke Presiden dan menunggu persetujuan Presiden," 

Dalam kajiannya Muhadjir mengatakan alasan moratorium UN adalah karena pada saat ini UN berfungsi untuk pemetaan dan tidak menentukan kelulusan peserta didik. pemetaan berdasarkan hasil UN telah menunjukkan ada 30% sekolah yang sudah berada di atas standar nasional, sementara sisanya belum memenuhi standar tersebut. 

"Kalau sudah tahu dengan (pemetaan) melalui UN ternyata sekitar 30% saja yang bagus, maka kami harus melakukan pembenahan-pembenahan dulu," kata Muhadjir

Kemendikbud sendiri  ingin mengembalikan evaluasi pembelajaran para siswa menjadi hak dan wewenang guru, baik itu secara pribadi maupun kolektif.

"Negara cukup mengawasi dan membuat regulasi supaya standar nasional benar-benar diterapkan di masing-masing sekolah,Jadi nanti untuk evaluasi nasional itu SMA/SMK diserahkan ke provinsi masing-masing, untuk SD dan SMP diserahkan ke kabupaten atau kota"  ungkap Muhadjir.

Rencana moratorium tersebut juga menyesuaikan dengan peralihan kewenangan pengelolaan sekolah menjadi milik pemerintah daerah.

Kemendikbud akan membenahi sekitar 70%  sekolah agar didongkrak melampaui standar nasional secara bertahap, dimulai dari yang paling di bawah standar.

Adapun Aspek-aspek yang ditingkatkan dalam pembenahan tersebut antara lain kualitas guru, proses bimbingan dan pembelajaran, revitalisasi sekolah, serta lingkungan.

Muhadjir juga mengatakan biaya pembenahan sekolah yang masih di bawah standar tersebut menggunakan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan ujian nasional.

"Orang tua tidak perlu lagi stres (tentang UN). Dan Saya  masih mengajukan proposal ini ke Presiden, karena pertama-tama masih harus ada Instruksi Presiden soal UN," ucap Muhadjir.